Sumbardaily.com - Kabupaten Lima Puluh Kota kembali memperpanjang masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Keputusan tersebut diambil karena sejumlah pekerjaan pemulihan masih berlangsung, terutama pembangunan hunian bagi warga terdampak yang belum sepenuhnya rampung.
Perpanjangan status tersebut berlaku selama enam bulan, mulai 23 Juni 2026 hingga 19 Desember 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut setelah berakhirnya masa transisi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/281/BUP-LK/XII/2025.
Sebelumnya, status transisi darurat ke pemulihan ditetapkan selama enam bulan, terhitung sejak 23 Desember 2025 hingga 22 Juni 2026 dalam rangka penanganan bencana alam banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Keputusan memperpanjang masa transisi tersebut dihasilkan dalam Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana yang melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, wali nagari, serta PDAM. Rapat berlangsung di Aula Kantor BPBD Lima Puluh Kota, Payakumbuh, pada Senin (22/6/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, menjelaskan bahwa rekomendasi perpanjangan status transisi diberikan setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari pemerintah kecamatan dan wali nagari di wilayah terdampak bencana.
"Rekomendasi perpanjangan kondisi status transisi ini diberikan mengingat adanya beberapa kendala yang kita dihadapi diantaranya pekerjaan dilakukan secara mandiri dan juga masih adanya ditemukan pergerakan kondisi tanah hunian di lokasi terdampak bencana tersebut menyebabkan masih dibutuhkan waktu sampai selesainya pembangunan hunian," kata Zaimar Hakim.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih diperlukan waktu tambahan untuk memastikan seluruh proses pembangunan dan pemulihan dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah masih adanya pergerakan tanah di sejumlah lokasi terdampak yang berpengaruh terhadap proses pembangunan hunian.
BPBD juga memaparkan perkembangan pembangunan rumah bagi korban bencana. Hingga saat ini, progres pembangunan hunian tetap untuk kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang telah mencapai sekitar 85 persen.
Zaimar Hakim menjelaskan, di Kecamatan Gunuang Omeh terdapat total 45 unit rumah yang masuk dalam program bantuan pembangunan, terdiri dari 16 unit rumah rusak ringan dan 29 unit rumah rusak sedang.
Sementara itu, di Kecamatan Bukik Barisan terdapat 33 unit rumah yang mendapatkan bantuan, dengan rincian 12 unit rumah rusak ringan dan 21 unit rumah rusak sedang.
Selain pembangunan hunian, pemerintah daerah juga terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan paparan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, bantuan yang diberikan meliputi dana stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta, bantuan irisan rumah sebesar Rp35 juta, serta jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per hari untuk setiap anggota keluarga.
Program bantuan tersebut telah menjangkau 607 kepala keluarga dengan total 1.971 jiwa yang terdampak bencana. Penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu masyarakat selama proses pemulihan berlangsung hingga seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dilaksanakan.
Dengan perpanjangan status transisi pemulihan ini, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan seluruh proses pembangunan hunian dan penanganan dampak bencana dapat berjalan optimal sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal. (*)
