Sumbardaily.com, Padang - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kembali menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Forum tahunan yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, kini memasuki tahapan kecamatan sebagai bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan menandai fase krusial, karena seluruh usulan yang telah dihimpun dari masyarakat melalui rembuk warga di kelurahan mulai dikaji lebih mendalam, diselaraskan dengan visi, misi, serta program unggulan (Progul) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Dari sinilah arah pembangunan kota lima tahun ke depan mulai dirajut.
Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum seremonial, melainkan wadah strategis untuk melahirkan gagasan dan inovasi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.
“Melalui Musrenbang, seluruh unsur harus bersatu menyusun perencanaan yang tepat sasaran, inovatif, dan berdampak langsung menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Maigus Nasir saat membuka Musrenbang RKPD 2027 tingkat Kecamatan Kuranji di Gedung Serbaguna Serumpun, Kelurahan Kuranji, Kamis (5/2/2026) lalu.
Menurutnya, seluruh perencanaan pembangunan harus berlandaskan pada visi dan misi Pemko Padang serta sembilan Progul di bawah kepemimpinan dirinya dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran. Dengan dasar tersebut, kesinambungan program dari tahun ke tahun dapat terjaga.
"Perencanaan pembangunan harus disusun berkesinambungan, mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan sebagai dasar arah pembangunan lima tahun ke depan,” katanya.
Maigus Nasir menilai, Musrenbang juga menjadi ruang evaluasi terhadap apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah. Evaluasi tersebut penting agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Yenni Yuliza, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proses ini dimulai dari tingkat kelurahan, dilanjutkan ke kecamatan, hingga bermuara pada Musrenbang kota.
"Dengan mekanisme tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan tidak terputus di tengah jalan, melainkan terakomodasi secara sistematis dalam kebijakan pembangunan daerah," katanya.
Pada kesempatan itu, Camat Rido Satria mengungkapkan bahwa sembilan kelurahan di wilayahnya masih membutuhkan sentuhan pembangunan di berbagai sektor.
Usulan yang disampaikan dalam Musrenbang diselaraskan dengan Program Unggulan Pemko Padang, terutama pada sektor kebersihan, jalan, drainase, ketertiban, dan kesehatan.
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan pasca bencana, khususnya terkait normalisasi sungai di wilayah Kuranji.
“Untuk penanganan bencana, terutama di Sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan Batang Guo yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, alhamdulilah sudah ada konfirmasi anggaran dari pusat sekitar Rp30 miliar untuk normalisasi," ungkapnya.
Ketua DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kuranji, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas berbasis potensi masing-masing kelurahan.
“Setiap kelurahan memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, melalui Musrenbang ini semoga kita dapat menyusun skala prioritas agar azas manfaat dan target fungsionalnya memberikan kontribusi positif bagi Kecamatan Kuranji,” katanya.
Musrenbang tingkat kecamatan juga digelar di Lubuk Kilangan. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Senin (9/2/2026) lalu kembali dibuka secara resmi oleh Maigus Nasir.
Maigus Nasir menegaskan bahwa seluruh program pembangunan kecamatan harus mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Ia meminta seluruh pejabat dan aparatur memahami visi misi tersebut sebagai pedoman dalam bekerja.
“Salah satu misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang adalah menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif, dan partisipatif. Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang bebas Pungli,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Padang menjadi salah satu kota di Sumatera yang ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
Melalui sistem ini, data penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) akan diverifikasi secara digital.
“Kita akan menyiapkan sekitar 4 ribu agen untuk membantu masyarakat dalam proses pendataan melalui aplikasi. Nantinya, masyarakat dapat mengisi data secara mandiri, dan sistem akan menentukan kategori kesejahteraan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam beberapa desil,” katanya.
Dengan sistem tersebut, jumlah penerima bantuan dapat berubah sesuai kondisi riil di lapangan, seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun dapat memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang berhak.
“Melalui digitalisasi ini, kita ingin memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat yang berhak menerima manfaat secara optimal,” tegasnya.
Camat Lubuk Kilangan, Nurul Widya Siska Usman, menyampaikan bahwa Musrenbang kecamatan telah diawali dengan Musrenbang tingkat kelurahan pada Januari lalu.
Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat direalisasikan pada 2027 sehingga pembangunan di Lubuk Kilangan berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Pelaksanaan Musrenbang juga berlangsung di Kecamatan Padang Selatan. Kegiatan yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Rabu (11/2/2026). Lagi-lagi, dibuka oleh Maigus Nasir.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang merupakan salah satu mekanisme penting dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.
“Musrenbang salah satu mekanisme untuk menyusun APBD tahun berikutnya. Karena APBD 2027 itu sudah dimulai prosesnya di awal tahun 2026. Maka mulai dari urun rembuk warga, kemudian hari ini Musrenbang di kecamatan, dan insya Allah setelah ini akan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang,” ujarnya.
Maigus Nasir menjelaskan sedikitnya tiga hal penting yang perlu dicermati, yakni evaluasi program yang telah berjalan, kesinambungan program ke depan, serta lahirnya gagasan dan inovasi baru.
“Melalui Musrenbang ini, kami berharap ada gagasan-gagasan untuk percepatan, untuk memberikan layanan yang lebih maksimal, dan berbagai terobosan lainnya. Inilah yang kita minta,” katanya.
Selain itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa Chaniago, secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, dan Padang Barat pada hari yang sama.
Ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan usulan masyarakat dengan visi, misi, serta Program Unggulan kepala daerah.
“Semoga hasil Musrenbang ini benar-benar berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan visi misi dan sembilan Progul Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang,” ujarnya.
Menurut Raju Minropa, kualitas Musrenbang harus terus ditingkatkan agar menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan.
"Kualitas Musrenbang harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran. Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Wawako, selama usulan itu, prioritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, maka akan kami akomodasi,” pungkasnya.
Pelaksanaan Musrenbang di seluruh kecamatan Kota Padang setiap tahunnya menjadi bukti komitmen Pemko Padang dalam membangun kota dari bawah, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perencanaan.
Melalui forum ini, pembangunan tidak hanya dirancang di atas meja, tetapi lahir dari kebutuhan nyata warga, sehingga diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kota Padang yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. (red)
