Sumbardaily.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital.
Dalam konteks tersebut, generasi muda, khususnya lulusan perguruan tinggi, didorong untuk turut ambil bagian sebagai penjaga ruang digital nasional.
Melansir halaman resmi Komdigi, hal tersebut disampaikan Meutya saat memberikan inspiring speech dalam acara wisuda Telkom University di Bandung, Jawa Barat tanggal 25 April 2026 kemarin.
Ia menyoroti bahwa derasnya arus informasi di era digital saat ini telah melahirkan tantangan baru, yakni banjir informasi yang diiringi dengan meningkatnya misinformasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peran aktif lulusan perguruan tinggi tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menjaga kualitas informasi di ruang digital.
“Di era post-truth, tantangan kita bukan lagi pada akses informasi, tetapi pada kualitasnya. Karena itu, para wisudawan harus bisa berperan juga sebagai agen perubahan dan menjadi pandu-pandu literasi digital di daerahnya masing-masing,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan bahwa fenomena misinformasi telah menjadi tantangan global, sebagaimana tercermin dalam laporan World Economic Forum.
Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai ratusan juta dan durasi penggunaan yang tinggi, potensi paparan terhadap konten negatif pun semakin meningkat.
Sebagai respons, pemerintah mengambil langkah strategis melalui regulasi yang adaptif. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan akses terhadap platform digital berisiko bagi anak di bawah usia 16 tahun yang diatur dalam PP TUNAS.
Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatif teknologi, mulai dari kecanduan digital hingga paparan konten berbahaya.
"Kami ingin menyampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk juga menjadi duta-duta Tunas yang bisa membantu pemerintah menjaga keberlangsungan anak-anak kita agar mereka bisa hidup di ranah digital dan mendapatkan yang terbaik dan mengeluarkan yang mudarat," tegasnya.
Lebih lanjut, Meutya menilai tingginya tingkat adopsi teknologi di Indonesia merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Di satu sisi menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggi, namun di sisi lain membutuhkan penguatan literasi digital dan kesadaran etika dalam penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI).
Ia menekankan bahwa pengelolaan ruang digital nasional harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keterjagaan. Negara, kata dia, perlu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, transparansi, serta kepentingan manusia.
"Kita tetap harus berhati-hati agar adopsi AI diikuti dengan rasa tanggung jawab, rasa keamanan, etika, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia. Jadi meregulasi dengan ketat itu menjadi salah satu cara kita mengamankan tanpa bermusuhan dengan inovasi," tuturnya.
Selain itu, Meutya juga mengajak para lulusan untuk menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai dampak negatif teknologi, seperti kecanduan digital, manipulasi algoritma, hingga penyebaran konten yang berpotensi merusak nilai sosial dan budaya.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk para lulusan muda, untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat,” kata Meutya.
Menutup pidatonya, ia menegaskan bahwa tanggung jawab lulusan perguruan tinggi tidak berhenti pada pencapaian akademik semata. Justru, peran tersebut dimulai ketika mereka terjun ke masyarakat dengan membawa misi menjaga dan membangun ruang digital Indonesia yang lebih aman, beretika, dan berdaya saing.(*)
