Sumbardaily.com - Penguatan fiskal daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Strategi tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD pada Senin (22/06) yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027.
Dalam paparannya, Menkeu menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memperbaiki kualitas belanja serta membuka ruang pembiayaan yang lebih inovatif.
“ Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” ujar Menkeu dilansir laman resmi.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian pemerintah adalah optimalisasi pendapatan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah dengan memaksimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan basis data, pemetaan potensi PDRD berbasis kewilayahan, serta pengelolaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Transformasi tata kelola PDRD juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Pemerintah menekankan penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah aparat perpajakan yang tersertifikasi, penguatan sistem pengawasan, hingga percepatan digitalisasi untuk mendukung efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Di sisi belanja, pemerintah mengarahkan peningkatan kualitas pengeluaran daerah melalui penguatan transfer ke daerah berbasis kinerja. Selain itu, dilakukan refocusing belanja daerah agar lebih terarah pada program-program yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Sinergi antara belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Sementara itu, dalam aspek pembiayaan, pemerintah mengembangkan berbagai skema kreatif dan inovatif. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi pendanaan untuk menciptakan alternatif pembiayaan baru, pemanfaatan skema pembiayaan konsesional sebagai instrumen afirmasi, penggunaan KB DBH sebagai instrumen pembayaran pinjaman daerah, serta mendorong pemanfaatan proyek small scale PPP project dan kerja sama antar daerah.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan, pemerintah terus memperkuat kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Reformasi yang dilakukan mencakup standardisasi proses bisnis transfer ke daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, hingga penyusunan KEM PPKF regional.
Selain itu, penguatan akuntabilitas juga menjadi perhatian pemerintah melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Pemerintah turut mendorong pengembangan manajemen risiko fiskal daerah guna menjaga stabilitas serta kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
Menutup pemaparannya, Menkeu menyampaikan harapan agar berbagai langkah tersebut dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas Menkeu. (*)
