Sumbardaily.com, Padang - Upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Padang terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempercepat penataan pemukiman kumuh di RW 03 Pasir Sebelah, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, kawasan pesisir yang selama ini menjadi salah satu titik prioritas penanganan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung progres pekerjaan tersebut pada Senin (19/1/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kualitas dan capaian pembangunan infrastruktur dasar yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.
Dalam peninjauan lapangan, sejumlah infrastruktur telah terbangun, mulai dari jalan lingkungan, sistem drainase, fasilitas sanitasi hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Penataan kawasan kumuh ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga pada penciptaan permukiman yang lebih sehat, aman, dan layak huni bagi warga pesisir.
Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang dinilai berperan penting dalam percepatan penanganan kawasan kumuh di Padang.
Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah sejalan dengan upaya nasional dalam menekan luasan kawasan kumuh perkotaan.
“Pemko Padang berkomitmen menghadirkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni. Dukungan Kementerian PKP sangat membantu percepatan penuntasan kawasan kumuh di Kota Padang,” ujar Fadly Amran.
Dari sisi teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Perumahan dan Kawasan Pemukiman Balai Penyedia Sumatera III Kementerian PKP, Aliasmi Zesra, menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh Pasia Nan Tigo mencakup pembangunan jalan lingkungan sepanjang 712 meter, pembangunan saluran drainase sepanjang 3.167 meter, rehabilitasi 11 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pembangunan fasilitas sanitasi di 52 titik.
“Rehabilitasi rumah, sanitasi, dan jalan lingkungan telah rampung. Sementara pembangunan saluran air sempat mengalami keterlambatan, namun seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada 29 Januari 2026,” katanya.
Proyek ini berasal dari usulan Pemko Padang yang kemudian disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kemen PKP).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kadis PKP) Kota Padang, Raf Indria, menyebutkan bahwa total bantuan yang dialokasikan untuk penataan kawasan kumuh Pasia Nan Tigo mencapai sekitar Rp9 miliar.
Pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Pemerintah Kota Padang turut memberikan dukungan tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menyempurnakan infrastruktur yang dibangun serta menambah bantuan bedah rumah bagi masyarakat.
“Selain bantuan APBN, Pemko Padang juga menambah dukungan melalui APBD untuk penyempurnaan infrastruktur dan tambahan bantuan bedah rumah bagi masyarakat,” tutup Raf Indria.
Penataan kawasan kumuh ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan permukiman pesisir yang lebih tertata, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat di Kota Padang. (red)
