Sumbardaily.com – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Kepastian tersebut disampaikan setelah DPR menggelar rapat bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga. Di tengah munculnya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), masyarakat diminta tidak melakukan panic buying karena ketersediaan BBM dipastikan mencukupi.
Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta General Manager Marketing Operation Region (MOR) I hingga VIII di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi XII DPR memperoleh penjelasan mengenai kondisi pasokan energi nasional, termasuk perkembangan distribusi BBM di berbagai wilayah. Berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga, seluruh terminal dan depot BBM nasional masih memiliki stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bambang menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM. Ia menilai aksi membeli BBM secara berlebihan justru dapat memperpanjang antrean di SPBU meskipun stok sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup.
"Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi," ujar Bambang kepada Parlementaria.
Selain memastikan ketersediaan stok, Komisi XII DPR RI juga menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan hingga berakhirnya tahun fiskal 2026. DPR menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintah agar masyarakat tetap memperoleh kepastian terhadap akses energi bersubsidi.
"BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya," tegas Bambang.
Meski stok dinyatakan aman, DPR tetap memberikan perhatian terhadap antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil rapat, antrean tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan meningkatnya peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Selain peningkatan konsumsi, DPR juga menerima informasi mengenai adanya indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu. Modus yang ditemukan adalah membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi tersebut.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan distribusi BBM di seluruh wilayah. Langkah yang diminta antara lain menambah armada mobil tangki, memperpanjang jam operasional SPBU, serta mempercepat proses penyaluran dari terminal BBM menuju SPBU sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, baik Pertalite, Biosolar, maupun minyak tanah, masih berada dalam kondisi aman. Namun demikian, konsumsi BBM subsidi di sejumlah daerah mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen sehingga memicu antrean, terutama pada jalur distribusi logistik dan kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.
Menurut Wahyudi, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai langkah normalisasi distribusi agar pasokan BBM di SPBU kembali lancar. Di saat yang sama, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi juga diperketat melalui operasi lapangan dan penindakan bersama aparat penegak hukum.
"Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan," ujar Wahyudi.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM maupun LPG nasional berada dalam kondisi lebih dari cukup. Menurutnya, perusahaan telah mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat distribusi energi, termasuk menambah armada distribusi, meningkatkan jumlah personel awak mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional SPBU di berbagai wilayah.
Ia menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini bukan berkaitan dengan ketersediaan stok BBM, melainkan bagaimana mempercepat distribusi hingga produk dapat segera tersedia di seluruh SPBU. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Melalui berbagai langkah tersebut, DPR, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga optimistis pelayanan distribusi BBM dapat segera kembali normal. Masyarakat pun kembali diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi tanpa kendala. (*)
