Sumbardaily.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global untuk menarik wisatawan mancanegara.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan urusan keimigrasian, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam keterangan resmi Kementerian Pariwisata yang dikutip Jumat (26/6/2026), kemudahan akses masuk bagi wisatawan asing disebut sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan perjalanan. Di saat berbagai negara pesaing terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan, Indonesia dinilai perlu memastikan daya saingnya tetap terjaga.
Kemenpar memandang BVK sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata nasional. Kebijakan tersebut diyakini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, mendorong belanja wisatawan, memperluas kesempatan kerja, serta menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai daerah tujuan wisata.
“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara,” demikian keterangan Kementerian Pariwisata.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, pemerintah pernah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu contoh yang dikaji oleh World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, penerapan BVK dinilai berhasil meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen. Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut berkontribusi terhadap terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.
Seiring dengan penyempurnaan metode perhitungan menggunakan data realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak kebijakan BVK diperkirakan bahkan lebih besar. Peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diproyeksikan mencapai 32,4 persen, yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara kemudahan perjalanan dengan pertumbuhan kunjungan wisata.
Kajian WTTC juga mengungkap bahwa kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih signifikan dibandingkan berbagai bentuk fasilitasi visa lainnya. Median kenaikan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kebijakan jenis visa baru (new visa types) yang hanya mencatat peningkatan rata-rata 8,1 persen per tahun.
Dari sisi kawasan, Kementerian Pariwisata menilai Indonesia masih perlu memperkuat daya saing kebijakan visanya. Saat ini, jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia dinilai masih lebih terbatas dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Meski demikian, Kemenpar menegaskan bahwa penyusunan kebijakan visa tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek penting. Faktor keamanan, prinsip kehati-hatian, resiprositas, serta kepentingan nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan formulasi kebijakan yang tepat.
“Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia,” tulis Kemenpar.
Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) turut memperkuat pandangan tersebut. Berdasarkan kajian APEC, penyederhanaan maupun penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara antara 7,2 persen hingga 27 persen.
Sebaliknya, penambahan hambatan masuk berupa travel authorization pada kondisi bebas visa berpotensi menurunkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.
Menurut Kemenpar, hasil berbagai kajian tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional. Dengan akses yang lebih mudah, wisatawan memiliki peluang lebih besar untuk datang, tinggal lebih lama, serta membelanjakan lebih banyak uang selama berada di Indonesia.
Dampak positif tersebut pada akhirnya akan dirasakan secara luas oleh daerah tujuan wisata, pelaku usaha, UMKM, hingga tenaga kerja yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor pariwisata.
Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi antarkementerian dan lembaga dapat terus diperkuat guna menemukan formulasi terbaik terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar pariwisata global.
“Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global,” demikian penegasan Kementerian Pariwisata. (*)
