Sumbardaily.com - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus memperkuat persiapan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Pemerintah memastikan seluruh langkah antisipasi dan mitigasi lapangan diperketat demi menjaga kenyamanan, keamanan, serta ketertiban jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan Armuzna.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa berbagai skenario pelayanan telah dipersiapkan secara maksimal. Pernyataan itu disampaikannya di Makkah pada Jumat (22/5/2026), dua hari menjelang dimulainya puncak ibadah haji.
“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, salah satu perhatian utama pemerintah saat ini ialah penataan tenda jemaah agar seluruh peserta haji memperoleh fasilitas sesuai kebutuhan dan penempatannya berjalan tertib. Petugas lapangan disebut telah diterjunkan untuk memastikan pengaturan jemaah dilakukan secara detail, mulai dari kloter, daerah asal, hingga berbasis nama atau by name.
“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelasnya.
Pemerintah juga menegaskan seluruh proses pengaturan dan mobilisasi jemaah selama Armuzna harus berada di bawah koordinasi penuh Kementerian Haji dan Umrah RI. Karena itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta mematuhi seluruh kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dahnil menekankan bahwa Kementerian Haji dan Umrah merupakan pelaksana tunggal dalam penyelenggaraan ibadah haji. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat wajib mengikuti aturan dan arahan resmi demi menghindari gangguan pelayanan kepada jemaah.
“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan dan berpotensi merugikan jemaah haji Indonesia. Menurutnya, keselamatan dan kenyamanan jemaah menjadi prioritas utama selama proses ibadah berlangsung.
“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” ujarnya.
Selain fokus pada teknis pelaksanaan Armuzna, Dahnil menilai penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para tamu Allah. Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh layanan haji benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Menurut Dahnil, pesan Presiden menjadi pengingat bahwa ibadah haji merupakan impian besar umat muslim yang harus dilayani secara optimal oleh pemerintah.
“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya. (*)
