Sumbardaily.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan hingga berhasil masuk dalam kategori tinggi secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi nasional, nilai IDI Sumbar meningkat dari 78,83 pada tahun 2024 menjadi 80,08 pada tahun 2025.
Peningkatan tersebut diumumkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026). Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan capaian itu menjadi bukti bahwa kualitas demokrasi di Ranah Minang terus mengalami perkembangan positif melalui kerja sama berbagai pihak.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, dan ormas serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang menjadi kategori tinggi menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi publik dinilai turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi di daerah.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumbar akan terus memperkuat implementasi demokrasi secara substantif melalui berbagai langkah strategis. Upaya tersebut di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, hingga menjaga kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim menjelaskan peningkatan nilai IDI Sumbar dipengaruhi oleh membaiknya implementasi sejumlah indikator penting dalam penilaian nasional.
Ia menyebut beberapa faktor yang mendorong kenaikan nilai tersebut antara lain stabilitas sosial politik yang semakin kondusif, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
Mursalim menerangkan bahwa penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian yang menjadi dasar evaluasi tingkat demokrasi di setiap daerah.
Meski berhasil meraih kategori tinggi, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah penguatan literasi digital masyarakat di tengah meningkatnya penggunaan media sosial dan arus informasi digital.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi disinformasi serta polarisasi yang dapat muncul melalui media sosial dan berdampak terhadap stabilitas sosial politik di daerah.
“Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan capaian IDI tersebut semakin memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, serta penguatan demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan.
Ia berharap capaian tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumbar secara umum. (*)
