Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyiapkan sekitar 3,5 hektare lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana banjir bandang. Ketersediaan lahan tersebut menjadi fondasi penting dalam upaya pemulihan jangka panjang, setelah ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan saat ini masih bertahan di hunian sementara.
Lahan yang disiapkan merupakan aset milik Pemko Padang dan tersebar di tiga titik strategis di Kecamatan Koto Tangah. Pemerintah daerah menegaskan, pembangunan hunian tetap akan menjadi tahapan lanjutan setelah masa tanggap darurat dan penyediaan hunian sementara bagi korban bencana.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, mengatakan bahwa lahan tersebut telah teridentifikasi dan siap digunakan apabila pembangunan huntap telah mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat maupun arahan langsung dari Wali Kota Padang.
“Kita memiliki sekitar 3,5 hektare lahan di tiga lokasi yang berpotensi dijadikan tempat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir bandang,” ujar Desmon Danus, Sabtu (13/12/2025).
Ia merinci, lahan pertama berada di kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, dengan luas mencapai 2,98 hektare. Lahan tersebut merupakan aset Pemko Padang dan dinilai cukup representatif untuk pembangunan kawasan permukiman baru.
Lokasi kedua berada di kawasan Desaku Menanti, juga di Kelurahan Balai Gadang. Luas lahan di kawasan ini sekitar dua hektare, namun sebagian telah dimanfaatkan untuk bangunan lain.
“Di Desaku Menanti, sekitar 1,5 hektare sudah terbangun, yakni untuk Kantor Dinas Sosial dan perumahan, sehingga lahan yang tersisa akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan,” jelas Desmon.
Sementara itu, lahan ketiga berada di belakang Kantor Camat Koto Tangah, dengan luas sekitar 3.000 meter persegi. Ketiga lokasi tersebut berada di wilayah yang sama, sehingga memudahkan perencanaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur pendukung bagi warga terdampak bencana.
Meski lahan telah tersedia, Desmon menegaskan bahwa proses pembangunan hunian tetap masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pimpinan daerah. Penentuan lokasi final huntap akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kelayakan lahan, kebutuhan korban, serta kebijakan dari pemerintah pusat.
“Pembangunan huntap ini masih menunggu arahan dari Wali Kota Padang, termasuk di lokasi mana yang akan ditetapkan. Saat ini, pihak terkait juga sedang melakukan pendataan terhadap warga yang berhak menerima hunian tetap,” ungkapnya.
Saat ini, sebagian besar korban banjir bandang masih menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan di Rumah Khusus Kecamatan Koto Tangah. Huntara tersebut bersifat sementara dan hanya menjadi solusi awal dalam fase pemulihan pascabencana.
Apabila pembangunan hunian tetap telah mendapat kepastian dari pemerintah pusat, Desmon memperkirakan proses pembangunan akan memakan waktu sekitar empat hingga lima bulan. Pembangunan huntap ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas kehidupan korban bencana, sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman.
“Hunian tetap ini adalah bagian dari upaya pemerintah agar masyarakat terdampak bencana bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil dan berkelanjutan,” kata Desmon.
Pemko Padang memastikan, seluruh proses perencanaan dan pembangunan hunian tetap akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi, agar benar-benar menjawab kebutuhan korban bencana banjir bandang di Kota Padang. (red)
