Padang, Sumbardaily.com - Program Perhutanan Sosial di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan program ini sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut.
"Kami menargetkan lebih dari 700 ribu hektare kawasan hutan untuk dikelola masyarakat Sumbar melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya, Selasa (10/9/2024).
Capaian program Perhutanan Sosial di Sumbar terbilang impresif. Hingga saat ini, tercatat 205 unit pengelolaan dengan luas akses kelola mencapai 287 hektare, yang telah memfasilitasi sekitar 175 ribu Kepala Keluarga (KK). Angka ini merupakan kontribusi signifikan terhadap target nasional Perhutanan Sosial sebesar 12,7 juta hektare.
Mahyeldi menekankan pentingnya program ini mengingat karakteristik demografis Sumatera Barat. "Kurang lebih 81 persen masyarakat Sumbar berada di sekitar kawasan hutan, dengan 57 persen penduduk bergerak di sektor pertanian termasuk perhutanan," jelasnya.
"Kami serius dan bersungguh-sungguh memberikan perhatian kepada masyarakat agar tidak mengganggu kelestarian hutan, baik melalui penebangan liar maupun pembakaran hutan," imbuhnya.
Data dari Dinas Kehutanan Sumbar menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga tahun 2023, kawasan hutan yang telah mendapatkan izin pengelolaan Perhutanan Sosial mencapai 205 unit dengan luas 287,553 hektare.
Program ini telah melahirkan 618 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang fokus mengembangkan potensi usaha di kawasan pengelolaan mereka.
Survei yang dilakukan Dinas Kehutanan Sumbar mengungkapkan bahwa sekitar 175.892 KK saat ini memanfaatkan Program Perhutanan Sosial.
Jika diasumsikan satu KK terdiri dari lima orang, maka terdapat 877.765 jiwa yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan tersebut.
Angka ini setara dengan 15,24 persen dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai 5.757.205 orang pada tahun 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.
Program Perhutanan Sosial di Sumatera Barat menerapkan lima skema, yaitu Hutan Desa (HD) atau Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Skema-skema ini terbukti memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, memaparkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, pendapatan petani hutan telah mengalami peningkatan signifikan.
"Rata-rata kenaikan pendapatan petani hutan di daerah ini mencapai 15 persen per tahun," ungkapnya.
Pada tahun 2020, pendapatan rata-rata petani hutan di Sumbar tercatat sebesar Rp1.517.160 per bulan. Angka ini terus meningkat hingga mencapai Rp2.319.511 per bulan pada tahun 2023, hanya terpaut sekitar Rp500 ribu dari Upah Minimum Regional (UMR) Sumatera Barat yang saat ini sebesar Rp2,81 juta per bulan.
Peningkatan pendapatan ini menunjukkan bahwa program Perhutanan Sosial berpotensi besar dalam memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Data Dinas Kehutanan Sumbar menunjukkan bahwa 850 nagari atau desa (81,97 persen) dari total 1.157 nagari di Sumbar berada di sekitar kawasan hutan. (red)
