Sumbardaily.com - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Barat diduga tidak hanya dipicu tingginya kebutuhan masyarakat.
Di balik fenomena tersebut, muncul dugaan bahwa sebagian besar BBM bersubsidi dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas tambang ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Gotong Royong ASRI yang digelar untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di kawasan Pantai Pangeran Beach, Padang, Sabtu (6/6/2026).
Selain membahas persoalan lingkungan, kegiatan itu juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang dinilai berkontribusi terhadap maraknya eksploitasi alam secara ilegal.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengungkapkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi diduga dilakukan oleh oknum tertentu dengan berbagai cara yang melanggar aturan, termasuk memodifikasi tangki kendaraan untuk memperoleh bahan bakar dalam jumlah besar.
"BBM bersubsidi banyak diambil oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan cara yang menyalahi aturan, seperti memodifikasi tangki mobil. Diperkirakan mayoritas BBM di SPBU digunakan secara ilegal. Mengapa ini berpengaruh besar pada lingkungan? Karena pasokan minyak dari aktivitas ilegal tersebut digunakan untuk mendukung operasional tambang ilegal, yang pada akhirnya merusak dan menghancurkan alam kita," tegas Mahyeldi.
Menurutnya, persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas yang mengabaikan aspek keberlanjutan. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga berpotensi menimbulkan biaya pemulihan lingkungan yang jauh lebih besar pada masa mendatang.
Dugaan aliran BBM subsidi ke tambang ilegal dinilai menjadi persoalan serius karena berkaitan langsung dengan kerusakan alam. Aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung disebut berpotensi mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak ditangani secara menyeluruh.
Selain menyoroti persoalan di sektor hulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mulai memperkuat langkah penanganan di sektor hilir melalui pembenahan pengelolaan sampah.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sekolah-sekolah diinstruksikan untuk mampu mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mendorong peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar diminta segera menuntaskan penyusunan buku panduan bertajuk "101 Cara Pengolahan Sampah". Panduan tersebut diharapkan menjadi referensi dalam penerapan pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Sementara itu, Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuaddi, menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Menurutnya, kegiatan tersebut diikuti relawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), badan usaha milik negara (BUMN), hingga perguruan tinggi. Pelaksanaannya juga disinkronkan dengan gerakan nasional Indonesia ASRI yang digagas Presiden Republik Indonesia.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Sumbar berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti pada kegiatan seremonial tahunan. Kesadaran menjaga alam diharapkan diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk mengurangi persoalan sampah dan menghentikan praktik eksploitasi alam yang merusak lingkungan di Ranah Minang. (*)
