Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai mempercepat langkah transformasi layanan sosial melalui program digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Tidak sekadar program administratif, digitalisasi ini diproyeksikan menjadi sistem baru yang mampu memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026) siang.
Dalam program tersebut, Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang dipercaya sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos. Bahkan, Padang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang masuk dalam program nasional tersebut.
Program digitalisasi bantuan bansos itu dirancang untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan dan tepat sasaran. Pemerintah menilai validitas data menjadi faktor paling penting agar bantuan sosial tidak salah penerima.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bansos menjadi tanggung jawab besar bagi daerah yang dipercaya menjalankan proyek percontohan nasional tersebut.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten dan kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” katanya.
Menurutnya, sistem bansos berbasis digital akan membawa perubahan besar dalam pola pemantauan kondisi masyarakat. Pemerintah nantinya dapat mengetahui perubahan status sosial ekonomi warga secara lebih cepat melalui sistem yang terintegrasi.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” ujarnya.
Program digitalisasi bansos itu juga disebut sejalan dengan visi Pemko Padang dalam membangun smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
Ke depan, sistem bansos digital akan diintegrasikan dengan berbagai layanan pemerintahan berbasis teknologi, mulai dari pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Tim ini akan menjadi penggerak utama dalam proses persiapan hingga pelaksanaan program.
Tidak hanya itu, sebanyak 1.700 agen pendamping juga disiapkan untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi bantuan bansos di Kota Padang. Agen pendamping tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga pengurus masjid dan musala.
Fadly Amran meminta seluruh pihak terkait, mulai dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Camat, Lurah, hingga agen pendamping agar serius mengikuti pelatihan yang diberikan.
Mereka diharapkan nantinya dapat menjadi trainer di wilayah masing-masing sehingga proses implementasi program berjalan optimal.
Pemko Padang menargetkan program digitalisasi bansos mulai diluncurkan pada Oktober 2026. Sebelum peluncuran dilakukan, pemerintah akan menyelesaikan seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur pendukung sistem digital tersebut.
Transformasi digital bansos itu diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Padang. (*)
