Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi bansos berbasis Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah ini tidak sekadar menjadi perubahan sistem administrasi, tetapi juga menjadi upaya besar untuk mengakhiri persoalan data penerima bantuan yang selama ini berpotensi tumpang tindih serta memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Program tersebut kini terus digenjot oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang melalui sosialisasi secara masif di seluruh wilayah kota.
Targetnya jelas, seluruh proses pendataan penerima bantuan sosial telah bermigrasi sepenuhnya ke sistem digital sebelum pemberlakuan penuh pada tahun 2027.
Percepatan digitalisasi ini semakin strategis karena Kota Padang ditetapkan sebagai satu dari 43 kabupaten dan kota di Indonesia yang dipilih langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial.
Kepala Dinsos Kota Padang, Eri Sendjaya, mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat sehingga proses migrasi data dapat berjalan sesuai target.
Ia mengungkapkan hingga Jumat (10/7/2026) pagi, jumlah warga yang telah mendaftarkan diri ke Portal Perlinsos terus mengalami peningkatan.
"Saat ini Dinsos Kota Padang memang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang portal digitalisasi bansos ini. Sampai dengan pagi ini, Jumat, 10 Juli 2026, warga kota yang sudah terdaftar dan mendaftarkan diri itu sebanyak 41.016 Kepala Keluarga (KK) dari 303 ribu KK warga Kota Padang yang berada di desil 1 sampai dengan desil 10. Artinya, saat ini Kota Padang sudah berada di angka 13,50 persen," katanya.
Meski angka tersebut terus bertambah, Dinsos Kota Padang menilai partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar proses digitalisasi dapat selesai tepat waktu. Karena itu, berbagai strategi diterapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pendaftaran.
Tidak hanya mengandalkan pendaftaran mandiri melalui telepon pintar, Dinas Sosial juga mengoptimalkan keberadaan agen resmi di tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai pusat pelayanan verifikasi data.
"Strategi jemput bola diterapkan untuk menjangkau warga yang tinggal di wilayah pelosok maupun masyarakat yang belum memiliki smartphone," ujarnya.
Pos pelayanan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari kantor lurah, RW, pengurus Masjid Smart Surau, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Kasi Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Eri menegaskan seluruh proses pendaftaran dilakukan tanpa biaya serta didukung sistem verifikasi dan validasi yang terintegrasi agar data penerima bantuan menjadi lebih akurat.
"Kami mendorong warga kota yang memiliki smartphone bisa mendaftar mandiri. Bagi yang tidak memiliki smartphone, kita bisa mendaftar melalui agen yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang, mulai dari kantor lurah, RW, pengurus masjid smart surau, pendamping PKH, TKSK, hingga Kasi Kesos Kelurahan dan Kecamatan. Kami juga berharap para kader dapat menyebarluaskan informasi ini. Jika memang tidak bisa dikumpulkan di satu tempat, mau tidak mau kita harus bergerak door to door untuk memastikan seluruh warga terdaftar. Sistem verifikasi validasi (verval) ini tersistem dengan baik agar tepat sasaran, dan pendaftarannya sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis," paparnya.
Selain memperluas jangkauan sosialisasi, Dinsos Kota Padang juga memastikan proses pendaftaran dirancang sederhana sehingga dapat diikuti masyarakat umum tanpa kesulitan.
Kepala Bidang Perlindungan Sosial (Kabid Perlinsos) Dinsos Kota Padang, Syaiful Andri, menjelaskan bahwa masyarakat yang melakukan pendaftaran mandiri hanya perlu menyiapkan tiga komponen identitas digital yang telah terintegrasi secara nasional.
"Penginputannya cukup mudah, masyarakat cukup mengisikan NIK, kemudian PIN IKD. Untuk penginputan mandiri ini, masyarakat memang wajib sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem meminta PIN IKD tersebut. Setelah itu, tinggal menginput ID PLN. Cukup tiga komponen itu saja," katanya.
Syaiful mengatakan, penerapan sistem digital melalui Portal Perlinsos diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus memperkuat transparansi dalam proses penyaluran.
Dengan keterlibatan agen di lapangan serta partisipasi aktif masyarakat, migrasi dari sistem pendataan manual menuju sistem digital ditargetkan dapat rampung sesuai jadwal.
"Keberhasilan program ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran di Kota Padang sekaligus menghapus persoalan tumpang tindih data penerima bansos secara permanen pada masa mendatang," imbuhnya. (*)
