Sumbardaily.com – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi perhatian serius Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Penanganan bencana tidak hanya diarahkan pada respons setelah kejadian, tetapi mulai dimatangkan untuk menghadapi risiko banjir secara berkelanjutan.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi dan peninjauan langsung sejumlah lokasi terdampak bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang pada Selasa (11/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi terhadap dampak banjir sekaligus pembahasan mengenai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pertemuan diawali dengan audiensi antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta jajaran. Audiensi berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung ke lapangan. Rombongan mendatangi sejumlah kawasan yang mengalami dampak banjir cukup parah untuk melihat kondisi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan lebih lanjut.
Lokasi yang ditinjau di antaranya kawasan Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Tim juga mendatangi kawasan By Pass Air Pacah yang berada di Kecamatan Koto Tangah.
Banjir Berulang Jadi Perhatian
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 bukan merupakan kejadian yang berdiri sendiri. Menurutnya, peristiwa tersebut kembali terjadi setelah sebelumnya dilakukan penanganan terhadap bencana hidrometeorologi pada akhir tahun sebelumnya.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan Pemko Padang mendorong pembaruan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pembaruan diperlukan agar dokumen tersebut dapat mencakup seluruh titik yang terdampak secara lebih komprehensif.
Fadly menegaskan, arah penanganan banjir ke depan tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur fisik. Menurut dia, langkah tersebut perlu disatukan dengan sistem pengelolaan serta mitigasi bencana yang memiliki orientasi jangka panjang.
"Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang," ujar Fadly Amran, dikutip Rabu (12/8/2026).
Dalam rencana yang disampaikan kepada Satgas PRR, Pemko Padang mengusulkan sejumlah program strategis untuk mendukung penanganan banjir. Usulan tersebut mencakup pembangunan waduk retensi yang diharapkan menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir.
Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan perbaikan drainase kawasan dan saluran penyeberangan. Penanganan juga diarahkan melalui normalisasi sungai serta pembangunan sarana pengendali sedimen.
Pemko turut mendorong penambahan fasilitas sensor banjir pada aliran sungai utama. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari rencana penguatan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana dalam jangka panjang.
Satgas PRR Soroti Pola Banjir Berulang
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemko Padang. Respons tersebut dinilai terlihat baik pada tahap tanggap darurat maupun dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, karakter banjir yang kembali terjadi membuat penanganannya membutuhkan pembahasan yang lebih menyeluruh. Hasil peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk melihat kondisi secara langsung sebelum menentukan pola penanganan yang diperlukan.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” kata Yopie Indra.
Menurutnya, kondisi banjir berulang membutuhkan penanganan terpadu. Karena itu, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di sejumlah titik terdampak akan menjadi bahan dalam pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan pihak terkait.
Temuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya akan dihimpun dalam laporan khusus Satgas PRR. Laporan itu nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan untuk mengakomodasi permohonan Pemko Padang terkait pembaruan R3P.
Dengan demikian, peninjauan lokasi banjir tidak hanya menjadi kegiatan evaluasi terhadap dampak bencana yang telah terjadi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyusunan langkah penanganan yang lebih terencana, terutama karena banjir telah terjadi secara berulang.
Yopie mengatakan permohonan yang disampaikan Wali Kota Padang akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Satgas (Kasatgas). Penyampaian tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tuturnya.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemko Padang bersama Satgas PRR mulai mengarahkan penanganan banjir dari sekadar respons terhadap kejadian menuju strategi yang lebih panjang. Pembaruan R3P, pembangunan infrastruktur pengendali air dan sedimen, perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, hingga penguatan sensor banjir menjadi bagian dari usulan yang tengah dimatangkan.
Fokus penanganan jangka panjang ini menjadi penting bagi Pemko Padang karena kejadian banjir pada 3 Agustus 2026 kembali memperlihatkan adanya wilayah yang rentan terdampak. Melalui evaluasi lapangan dan pembaruan perencanaan, kebutuhan penanganan di titik-titik terdampak diharapkan dapat diakomodasi secara lebih menyeluruh. (*)
