Sumbardaily.com, Padang - Ancaman banjir bandang kembali menempatkan kawasan Batu Busuak sebagai pengingat keras bahwa hidup berdampingan dengan sungai berisiko tinggi bukan lagi pilihan yang bisa ditawar.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang pun kembali menggaungkan satu kata kunci, yakni relokasi. Kali ini, janji tersebut disampaikan langsung di lapangan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, Minggu (14/12/2025) malam.
Di sepanjang bantaran sungai Batu Busuak, katanya, ketinggian air dinilai telah mencapai level yang membahayakan permukiman warga.
"Kondisi itu tidak hanya menyulitkan upaya penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga membuka peluang terulangnya kejadian serupa untuk kesekian kalinya. Karena itu, Pemko Padang memilih bersikap lebih tegas terhadap warga yang masih bertahan di zona rawan," katanya.
Pemerintah, kata Fadly, telah menyiapkan hunian sementara bagi warga terdampak banjir bandang. Hingga kini, tercatat 80 kepala keluarga dari Kecamatan Pauh telah menempati huntara.
"Namun, tidak sedikit warga yang memilih kembali ke lokasi lama atau menolak pindah. Situasi inilah yang dinilai memperlambat proses mitigasi risiko," katanya.
Relokasi, katanya, bukan sekadar imbauan, melainkan langkah perlindungan jangka pendek agar keselamatan warga tidak terus dipertaruhkan.
"Aparat kecamatan dan jajaran terkait diminta aktif menjemput warga untuk dipindahkan, sekaligus memastikan tidak ada lagi yang kembali ke bantaran sungai berisiko tinggi," katanya.
Dalam masa tanggap darurat, relokasi menjadi fokus utama selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti air minum.
"Proses gotong royong pembersihan sedimen berat pun masih berlangsung, mengingat kondisi lapangan belum sepenuhnya memungkinkan warga membersihkan lingkungan secara mandiri," kata Fadly.
Pemko Padang juga menyampaikan rencana lanjutan setelah hunian sementara, yakni pembangunan hunian tetap yang akan dihibahkan kepada warga terdampak banjir bandang.
"Hunian tersebut bukan bersifat pinjaman, melainkan wujud solidaritas pemerintah kepada masyarakat. Harapan itu pun kami sampaikan kepada BNPB agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan," tuturnya. (red)
