Sumbardaily.com, Padang – Krisis air bersih yang melanda Kota Padang pascabencana dan diperparah musim kemarau mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyiapkan langkah struktural jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya strategis yang ditempuh adalah mengajukan pembangunan ratusan sumur bor serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa Pemko Padang telah mengusulkan pembangunan sedikitnya 200 titik sumur bor komunal untuk mempercepat pemulihan distribusi air bersih di wilayah terdampak. Permintaan tersebut disampaikan saat ia mendampingi Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam peninjauan intake PDAM Gunung Pangilun, Jumat (30/1/2026).
Menurut Fadly Amran, pembangunan sumur bor komunal dinilai penting untuk mengurangi tekanan distribusi air PDAM yang saat ini masih bersifat sementara pascabencana. Dengan adanya sumur bor, suplai air ke masyarakat di wilayah non-pelanggan PDAM tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan pipa utama.
“Kami meminta kepada Bapak Menteri agar daerah-daerah yang mengalami kekeringan dapat dipasangkan sumur bor. Tujuannya agar tekanan air PDAM ke rumah tangga tidak terlalu terbebani karena harus membagi suplai ke wilayah non-pelanggan,” ujar Fadly Amran.
Ia menjelaskan, dari total usulan 200 titik sumur bor tersebut, aset milik Pemko Padang hanya tersedia di sekitar 50 lokasi. Oleh karena itu, pemerintah kota berinisiatif memanfaatkan fasilitas publik sebagai titik distribusi air bersih bagi masyarakat.
“Sisanya kami arahkan ke masjid dan musala, sehingga masyarakat bisa mengakses air bersih secara komunal dengan lebih mudah,” tambahnya.
Selain pembangunan sumur bor, Pemko Padang juga mendorong percepatan pembangunan SPAM baru sebagai bagian dari peremajaan infrastruktur air bersih. Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga infrastruktur air perlu diperkuat agar lebih aman dan berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, pembangunan SPAM baru telah disetujui untuk tahun anggaran 2026. Dalam rencana tersebut, akan dibangun dua SPAM tambahan dengan kapasitas masing-masing 200 liter dan 500 liter per detik.
Salah satu prioritas utama adalah penggantian SPAM Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak layak. Kondisi fisik bangunan yang mengalami retakan disebut sangat berisiko jika terjadi gempa susulan.
“Ibu Kepala Balai menyampaikan bahwa SPAM Gunung Pangilun ini sudah tidak layak karena ada retakan. Ini sangat berbahaya apabila terjadi gempa lagi, sehingga perlu diganti dengan tambahan kapasitas 500 liter,” jelas Fadly.
Di sisi lain, Pemko Padang juga menaruh perhatian pada dampak krisis air terhadap pelanggan PDAM. Meski perbaikan jaringan intake dan pemipaan pascabencana telah mencapai sekitar 98 persen, masih terdapat sebagian kecil wilayah yang belum sepenuhnya pulih.
“Sisa 2 persen ini kami harapkan bisa selesai di awal Februari. Namun saya juga menekankan agar pelanggan yang terdampak tetap mendapatkan insentif atau keringanan biaya,” ujar Fadly.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, memastikan adanya kebijakan pembebasan tagihan bagi pelanggan yang benar-benar tidak mendapatkan pelayanan air bersih.
Ia menyebutkan, sebanyak 1.382 pelanggan atau sekitar 1,1 persen dari total pelanggan PDAM Padang akan digratiskan tagihan air untuk bulan Februari 2026, termasuk retribusi sampah.
“Ada sekitar 1.382 pelanggan yang kami gratiskan. Rekening Februari kami nolkan, termasuk retribusi sampah. Namun pelayanan tetap kami berikan melalui mobil tangki dengan pengisian tedmon satu sampai dua kali setiap hari,” ujar Hendra.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjadi solusi bertahap dalam mengatasi krisis air bersih di Kota Padang, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur air menghadapi potensi bencana di masa mendatang. (red)
