Sumbardaily.com - Perubahan zaman menjadi tantangan sekaligus peluang bagi birokrasi untuk terus berbenah. Hal inilah yang menjadi perhatian utama Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Kota Bukittinggi, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I tersebut diikuti oleh 82 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Para peserta berasal dari berbagai instansi, mulai dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjen Pas Sumbar) hingga pemerintah daerah di Sumbar, Riau dan Sumatera Utara (Sumut).
Dalam paparannya, Fadly Amran menegaskan bahwa perubahan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam menghadapi dinamika zaman. Ia menilai, organisasi yang tidak beradaptasi dengan perkembangan akan sulit mencapai kemajuan.
“Kalau berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja dari waktu ke waktu tidak berubah,” katanya.
Ia menekankan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan konsep, tetapi harus dimulai dari pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan.
Menurutnya, seorang pemimpin dituntut mampu mengidentifikasi persoalan secara tepat sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” kata Fadly Amran.
Lebih jauh, ia menyoroti dua pilar utama dalam reformasi birokrasi, yakni digitalisasi dan perubahan pola pikir.
Digitalisasi, kata Fadly, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem yang transparan dan berbasis merit.
Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Hal ini sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan diambil secara objektif dan profesional.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin ke depan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi, siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Dalam konteks Pemerintah Kota (Pemko) Padang, pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis di tengah perubahan zaman. Reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.
Menutup arahannya, Fadly Amran mengajak seluruh peserta untuk tidak menunggu instruksi dalam melakukan perubahan.
Ia mendorong ASN agar proaktif meningkatkan kapasitas diri melalui berbagai program pelatihan yang tersedia.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya. (*)
