Sumbardaily.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali menyelenggarakan Agrarian Reform Media Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap insan pers yang konsisten menghasilkan karya jurnalistik mengenai konflik agraria, perjuangan hak atas tanah, dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
Program penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Nasional IX KPA serta peringatan Hari Tani Nasional 2026.
Penghargaan ini kembali dihadirkan untuk memberikan ruang apresiasi kepada jurnalis sekaligus mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik yang mampu mengangkat persoalan agraria secara lebih mendalam. KPA menilai liputan mengenai konflik agraria memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai persoalan struktural yang masih terjadi di Indonesia.
Selama ini, Agrarian Reform Media Awards telah diselenggarakan secara berkala sebagai wujud komitmen KPA dalam memperkuat praktik jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik dan keadilan agraria. Selain menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para jurnalis, ajang tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk memperluas kualitas pemberitaan mengenai isu-isu agraria nasional.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengatakan keberadaan media memiliki posisi strategis dalam memastikan isu-isu agraria tetap menjadi perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya arus investasi dan pembangunan.
"Di tengah meningkatnya konflik agraria, menguatnya investasi skala besar, serta semakin luasnya keterlibatan aparat keamanan dalam urusan agraria, kerja-kerja jurnalistik yang independen dan berpihak pada kepentingan rakyat menjadi sangat penting. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu membongkar akar persoalan, menghadirkan suara rakyat, dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati di Indonesia," ujar Dewi Kartika dilansir Minggu (2/8/2026).
Menurut KPA, tantangan yang dihadapi para jurnalis dalam meliput persoalan agraria masih cukup besar. Selain keterbatasan akses terhadap informasi, para pewarta juga kerap menghadapi tekanan, intimidasi, hingga ancaman terhadap keselamatan ketika mengungkap praktik perampasan tanah maupun berbagai pelanggaran hak atas tanah yang dialami masyarakat.
Di sisi lain, kondisi agraria di Indonesia dinilai menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun KPA 2025, tercatat sebanyak 341 letusan konflik agraria dengan cakupan wilayah mencapai 914.574 hektar. Konflik tersebut berdampak terhadap 123.612 keluarga.
Jumlah konflik itu meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bersamaan dengan kenaikan tersebut, kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah juga mengalami peningkatan sebesar 32 persen.
KPA menilai situasi tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan jurnalisme yang mampu mengungkap relasi kuasa di balik konflik agraria. Selain itu, media juga diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara sekaligus menghadirkan perspektif masyarakat yang selama ini berada di posisi yang terpinggirkan.
Pada penyelenggaraan Agrarian Reform Media Awards 2026, KPA menggandeng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai mitra pendukung. Tahun ini, penghargaan tersebut mengangkat tema "Perjuangan Reforma Agraria di Tengah Investasi Oligarki, Otoritarianisme Pembangunan, dan Militerisme".
Melalui tema tersebut, KPA mengajak para jurnalis menghasilkan karya yang tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai berbagai persoalan agraria yang bersifat struktural di tingkat nasional.
Peserta diperbolehkan mengirimkan paling banyak tiga karya jurnalistik. Karya yang dapat diikutsertakan meliputi kategori jurnalistik teks, audio-visual, dan foto. Untuk kategori teks maupun audio-visual, peserta dapat mengirimkan liputan investigasi, liputan mendalam, maupun feature.
Sementara itu, pada kategori foto, karya yang dapat didaftarkan meliputi foto berita dan foto esai. Seluruh karya yang dinilai merupakan produk jurnalistik yang telah dipublikasikan pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Agustus 2026.
Proses pengiriman karya dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 melalui surat elektronik [email protected].
Seluruh karya yang masuk akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas Ketua Umum AJI Nany Afrida, Founder Watchdoc Documentary Maker Andhy Panca Kurniawan, Kurator Foto Independen Oscar Motuloh, serta Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika.
Para pemenang dari masing-masing kategori akan memperoleh Trofi ARMA 2026 beserta uang apresiasi. Pengumuman pemenang sekaligus penyerahan penghargaan dijadwalkan berlangsung pada Malam Anugerah ARMA yang akan digelar pada 24 September 2026 di Jakarta.
Melalui penyelenggaraan Agrarian Reform Media Awards 2026, KPA berharap semakin banyak karya jurnalistik berkualitas yang mampu memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya reforma agraria sejati.
Selain itu, penghargaan ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan agraria yang lebih adil, demokratis, serta berpihak kepada rakyat melalui dukungan pemberitaan yang independen dan berkualitas. (*)
