Sumbardaily.com - Persoalan sungai dan ancaman banjir menjadi perhatian utama Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA). Hal itu dibahas saat JKA mendatangi Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Kota Padang, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas kondisi sungai, tetapi juga perkembangan penanganan pascabencana serta sejumlah program strategis pemerintah pusat yang sedang berjalan di Kabupaten Padang Pariaman.
Salah satu perhatian JKA adalah kondisi sejumlah sungai besar yang dinilai memiliki peran penting sekaligus menjadi titik rawan bencana. Empat sungai yang menjadi sorotan yakni Batang Anai, Muaro Batang Ulakan, Batang Tapakih, dan Batang Mangau.
Bagi pemerintah daerah, penanganan sungai tersebut menjadi penting karena Padang Pariaman termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Karena itu, kepastian mengenai progres pekerjaan serta waktu pelaksanaan program di lapangan menjadi hal yang ingin diketahui langsung oleh Bupati.
Kedatangan JKA ke BWS Sumatera V disambut Kepala BWS Sumatera V Reski Wahyudi beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Kepala Dinas PUPR El Abdes, Kalaksa BPBD Emri Nurman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Andri Satria Masri.
Pertemuan diawali dengan pemaparan BWS Sumatera V mengenai pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 sekaligus rencana kegiatan Tahun Anggaran 2027 di Padang Pariaman.
Kepala BWS Sumatera V Reski Wahyudi mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai pekerjaan yang sedang berjalan.
Hingga Oktober 2026, penanganan pascabencana masih berada dalam masa transisi sesuai arahan pemerintah hingga Desember mendatang. Sementara kegiatan tanggap darurat masih berlangsung hingga November.
Setelah itu, program rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik pada akhir November 2026. Pelaksanaan fisik tersebut baru dilakukan setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai.
Dalam pemaparannya, BWS Sumatera V juga menyampaikan sejumlah pekerjaan tanggap darurat akibat banjir yang melanda Sumatera Barat pada 2025, khususnya di wilayah Padang Pariaman.
Sejumlah pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100 persen. Pekerjaan yang dimaksud meliputi penanganan Muaro Ulakan dan Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Mangau, Sungai Batang Anai, pengangkatan sedimentasi pada Saluran Primer Daerah Irigasi Anai, serta pembangunan 35 titik sumur bor dangkal yang tersebar di berbagai lokasi.
Total anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan tanggap darurat tersebut mencapai sekitar Rp15,5 miliar.
Meski pekerjaan tersebut telah dilaporkan mencapai progres 100 persen, BWS Sumatera V masih membuka kemungkinan pembaruan data. Hal itu terutama apabila terdapat kerusakan maupun dampak baru akibat bencana setelah pendataan sebelumnya dilakukan.
Reski mengatakan data yang dipaparkan dalam pertemuan dengan pemerintah daerah merupakan hasil verifikasi tim teknis di lapangan.
“Data yang kami sampaikan hari ini merupakan hasil verifikasi tim teknis di lapangan. Namun apabila ada lokasi yang kembali terdampak akibat bencana terbaru, kami tentu membutuhkan pembaruan data dari pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya dikutip resmi Rabu (7/10/2026).
Selain pekerjaan tanggap darurat, pembahasan juga mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Salah satu paket strategis yang telah memasuki tahap kontrak adalah rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Batang Anai.
Paket tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp82,38 miliar. Sementara secara keseluruhan, total pagu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp430,125 miliar.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan infrastruktur sumber daya air setelah bencana sekaligus mendukung pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Padang Pariaman juga mendapatkan alokasi melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Program tersebut mencakup peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan.
Total anggaran yang dialokasikan melalui program tersebut mencapai sekitar Rp90,3 miliar. Keberadaan program ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.
Bagi JKA, paparan mengenai berbagai program tersebut diperlukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki gambaran yang jelas mengenai tahapan pekerjaan yang akan dilakukan. Terlebih, masyarakat juga banyak mempertanyakan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Karena banyak pertanyaan dari masyarakat, setidaknya saya ingin mengetahui secara langsung sejauh mana progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang diproses serta kapan pelaksanaannya dapat direalisasikan di lapangan,” ujar JKA.
JKA kemudian menyoroti empat sungai yang dinilai membutuhkan perhatian, yakni Batang Anai, Muaro Batang Ulakan, Batang Tapakih, dan Batang Mangau.
Keempat sungai tersebut menjadi perhatian karena memiliki fungsi penting bagi wilayah Padang Pariaman, sekaligus berkaitan dengan potensi risiko bencana yang dapat berdampak terhadap permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
Secara khusus, JKA menilai Batang Anai perlu mendapatkan perhatian serius. Sungai tersebut disebut menjadi induk dari banyak aliran sungai yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
“Batang Anai merupakan induk dari banyak aliran sungai di Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu, perlu langkah-langkah percepatan dan penanganan yang terukur agar dampak bencana dapat diminimalkan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan penanganan terkait sungai kepada BWS Sumatera V. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam menentukan langkah berikutnya, terutama untuk lokasi yang mengalami dampak baru.
Merespons hal tersebut, Reski Wahyudi menyatakan kesiapan BWS Sumatera V menerima usulan serta data terbaru dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Data terbaru dari pemerintah daerah nantinya akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut. Hal itu mencakup upaya mempercepat penanganan kerusakan, pengendalian banjir, hingga pembangunan infrastruktur sumber daya air di Padang Pariaman.
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan BWS Sumatera V menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan persoalan sungai dan dampak bencana.
Pemkab Padang Pariaman berharap sinergi kedua pihak semakin kuat. Dengan koordinasi tersebut, program penanganan sungai, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. (*)
