Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membawa tiga agenda infrastruktur strategis ke pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup kompensasi lahan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terdampak pembangunan jalan tol, penanganan jalan dan jembatan akibat bencana hidrometeorologi, hingga pembangunan jalur dua jalan nasional.
Pembahasan itu disampaikan Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H. saat melakukan kunjungan dan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (1/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati John Kenedy Azis didampingi Kepala Dinas PUPR Padang Pariaman El Abdes Marsyam. Audiensi turut dihadiri Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan, S.T., M.Sc. serta Plt. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Ir. Erna Wijayanti.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Pemkab Padang Pariaman adalah kompensasi lahan Taman Keanekaragaman Hayati atau Kehati yang terdampak pembangunan jalan tol.
Selain persoalan lahan, pemerintah daerah juga menyampaikan usulan pembangunan serta perbaikan sejumlah jalan dan jembatan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Bencana tersebut dinilai membuat kebutuhan terhadap infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat menjadi semakin penting. Karena itu, Pemkab Padang Pariaman berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap usulan penanganan infrastruktur tersebut.
Agenda lainnya berkaitan dengan rencana pembangunan jalur dua jalan nasional pada segmen Lubuk Alung-Sicincin. Pemkab Padang Pariaman secara khusus mengusulkan penanganan pada ruas Tapakis-Puncak Kiambang.
Ketiga agenda tersebut dibawa dalam audiensi karena jalan dan jembatan memiliki fungsi penting bagi konektivitas wilayah. Infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung proses pemulihan setelah bencana sekaligus memperkuat aktivitas perekonomian masyarakat.
Bupati John Kenedy Azis mengatakan pemerintah daerah berharap aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Pemkab Padang Pariaman juga menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan data pendukung.
“Harapan kita, usulan yang kita sampaikan ini mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman siap melengkapi data dan dokumen yang diperlukan,” ujar Bupati.
Sementara itu, jajaran Ditjen Bina Marga menyambut baik aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Berbagai usulan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dan kajian sesuai dengan kewenangan, perencanaan, serta ketentuan yang berlaku.
Plt. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Ir. Erna Wijayanti juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi antara pusat dan daerah, usulan pembangunan maupun penanganan infrastruktur dapat dibahas berdasarkan kewenangan dan perencanaan yang berlaku.
Bupati John Kenedy Azis kemudian menegaskan Pemkab Padang Pariaman akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjuangkan percepatan pembangunan sekaligus pemulihan infrastruktur di wilayah Padang Pariaman.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Dukungan dan kerja sama dengan pemerintah pusat diperlukan agar berbagai peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman terus bergerak dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah pusat sangat penting. Kita ingin setiap peluang dukungan pembangunan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat kemajuan Padang Pariaman,” tutupnya. (*)
