Warga Rawang Padang Keluhkan Banjir, Rachmad Wijaya Kejar Kepastian DED hingga Rencana Pembangunan 2027

Sumbardaily.com - Keluhan warga terkait banjir di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tidak berhenti dalam forum reses.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya langsung membawa persoalan tersebut ke ranah koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Cipta Karya Sumatera Barat (Sumbar), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Langkah itu dilakukan setelah persoalan banjir menjadi salah satu masalah utama yang disampaikan masyarakat dan tokoh masyarakat saat Rachmad menggelar reses pada Minggu (6/9/2026) siang.

Warga menginginkan penanganan yang lebih konkret, bukan sekadar pembahasan atau pencatatan aspirasi.

Harapan masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti Rachmad dengan berkomunikasi langsung bersama Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Kementerian PU, Maria Doeni Isa.

Komunikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepastian mengenai perkembangan rencana penanganan kawasan yang terdampak bencana, termasuk wilayah Rawang.

Rachmad menilai kegiatan reses seharusnya tidak hanya menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mendengar persoalan masyarakat.

Aspirasi yang muncul, katanya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dan keselamatan warga, menurutnya perlu dikawal sampai masuk ke tahap tindak lanjut.

“Kita ingin persoalan banjir ini ditangani secara serius. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dikawal dan dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Kementerian PU,” katanya.

Dalam proses pengawalan tersebut, Rachmad turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.

Menurut Rachmad, Andre Rosiade ikut membantu membangun komunikasi sekaligus mendorong agar persoalan infrastruktur di Kota Padang mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

“Terima kasih kepada Bang Andre Rosiade yang terus membantu mengawal aspirasi masyarakat dan membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan sinergi ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Dari hasil komunikasi itu, muncul kepastian mengenai tahapan awal penanganan kawasan terdampak bencana.

Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa Kementerian PU sedang mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar perencanaan penanganan.

DED yang disiapkan tersebut tidak diarahkan hanya untuk satu lokasi. Perencanaan itu mencakup sejumlah kawasan yang terdampak bencana di Kota Padang serta wilayah lainnya.

Menurut Maria, proses pengadaan penyedia untuk pekerjaan DED ditargetkan selesai pada September 2026. Setelah penyedia tersedia, pekerjaan DED diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat bulan.

Meski demikian, Kementerian PU akan berusaha memangkas waktu pengerjaan menjadi sekitar tiga bulan.

Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat membuat tahapan berikutnya, yakni proses lelang pekerjaan fisik, segera dilaksanakan setelah seluruh persyaratan dan izin terpenuhi.

“DED-nya baru dimulai September 2026. Penyedianya sudah ada dan pekerjaannya sekitar empat bulan. Kami usahakan tiga bulan selesai. Kalau izinnya sudah ada, kami lelang supaya pekerjaan fisiknya bisa dimulai,” ujar Maria.

Informasi tersebut menjadi perkembangan penting bagi Rachmad Wijaya dan masyarakat terdampak karena penanganan banjir di Rawang tidak lagi berhenti pada penyampaian keluhan masyarakat. Ada tahapan perencanaan yang mulai disiapkan pemerintah melalui Kementerian PU.

Rachmad pun menyatakan akan terus memantau perkembangan DED hingga rencana pembangunan fisik. Ia tidak ingin proses penanganan berhenti setelah dokumen perencanaan selesai dibuat.

“Berarti kalau DED selesai dan proses lelang berjalan lancar, Insya Allah pekerjaan fisiknya bisa mulai pada 2027,” kata Rachmad.

Maria memperkirakan pekerjaan fisik dapat dimulai pada 2027 setelah rangkaian perencanaan dan proses lelang rampung. Penanganan yang disiapkan juga tidak terbatas pada satu kawasan, melainkan mencakup sejumlah lokasi yang terdampak bencana.

Bagi Rachmad, tahapan DED menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan banjir ditangani dengan pendekatan teknis. Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak seharusnya dilakukan sekadar untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek.

“Prinsipnya kita tidak ingin pembangunan asal jadi. Harus ada kajian dan perencanaan yang matang sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” ucapnya.

Selain persoalan banjir, masyarakat Rawang juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya dalam agenda reses tersebut. Seluruh masukan itu, kata Rachmad, akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui DPRD Kota Padang.

Aspirasi yang berada di luar kewenangan DPRD juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Rachmad menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat. Dengan komunikasi yang terus berjalan, persoalan yang terjadi di lapangan diharapkan dapat diketahui lebih cepat dan segera dicarikan solusi.

“Kita akan terus kawal. Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan kita tindaklanjuti dan komunikasikan dengan pihak terkait. Yang kita harapkan tentu solusi konkret bagi warga,” tutur Rachmad. (*)