Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman meningkatkan langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring ancaman fenomena El Nino pada 2026-2027.
Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) lintas sektoral yang digelar secara daring guna menyusun strategi pencegahan dan mitigasi sejak dini.
Rakorsus tersebut menjadi bagian dari langkah nasional dalam menghadapi dampak El Nino yang diprediksi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dengan suhu udara yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan sekaligus memicu kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pasaman.
Kegiatan koordinasi itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, perusahaan swasta hingga sejumlah pemangku kepentingan terkait. Fokus utama pembahasan diarahkan pada penguatan sinergi serta langkah pencegahan dini guna menekan potensi terjadinya karhutla.
Dari Kabupaten Pasaman, Rakorsus diikuti secara virtual dari Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta berbagai stakeholder lainnya.
Mewakili Bupati Pasaman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasaman, Asrial Arfandi Hasan, didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyampaikan bahwa sejumlah prediksi cuaca dan iklim menunjukkan puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan yang dapat berujung pada munculnya kebakaran hutan maupun lahan.
“Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kita harus meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Pengawasan terhadap wilayah rawan karhutla dan titik-titik panas perlu diperketat agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas,” ujar Asrial dikutip laman resmi Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan pentingnya peran BPBD bersama seluruh instansi dan pihak terkait untuk memperkuat pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan respons cepat apabila ditemukan indikasi munculnya titik api.
Asrial menjelaskan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Pasaman yang selama ini masuk kategori rawan karhutla. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Panti, Kecamatan Dua Koto, serta Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.
Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan pengawasan dan melakukan langkah antisipatif di daerah-daerah tersebut agar risiko kebakaran dapat ditekan sedini mungkin.
Selain penguatan pengawasan, Pemkab Pasaman juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
Menurut Asrial, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas dalam menjaga lingkungan.
“Pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kesadaran bersama menjadi kunci utama untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya bencana,” tegasnya.
Melalui koordinasi lintas sektoral yang terus diperkuat, Pemkab Pasaman berharap kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi musim kemarau dapat semakin optimal.
Dengan langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini, risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pasaman diharapkan dapat diminimalkan sehingga dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat dicegah secara lebih efektif. (*)
