Sumbardaily.com - Peningkatan titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi menjadi perhatian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di wilayah Sumatera.
Data terbaru menunjukkan Sumatera Selatan mencatat 116 hotspot high confidence hingga Senin, 14 September 2026 pukul 21.05 WIB. Angka tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 49 titik.
Kondisi itu terjadi ketika sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi periode relatif kering. Pemerintah pun memperkuat operasi pengendalian karhutla melalui patroli, pengecekan lapangan atau groundcheck, pemadaman darat, operasi udara, hingga pembasahan lahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan peningkatan hotspot menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memperkuat respons terhadap potensi karhutla.
"Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran," kata Ristianto Pribadi dikutip Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa hotspot. Karena itu, keberadaan titik panas yang terdeteksi satelit tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan kondisi aktual di lapangan.
"Karena itu, seluruh indikasi tetap diverifikasi melalui groundcheck dan kondisi aktual di lapangan," ujarnya.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, secara nasional terdapat 1.437 hotspot high confidence pada pemantauan terakhir.
Jumlah tersebut melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 592 titik.
Dari enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla, Sumatera Selatan menjadi wilayah di Sumatera dengan jumlah hotspot high confidence paling tinggi. Provinsi tersebut mencatat 116 titik, naik dari 49 titik pada hari sebelumnya.
Selain Sumatera Selatan, wilayah Sumatera lainnya yang masuk dalam pemantauan enam provinsi prioritas adalah Jambi dan Riau.
Jambi tercatat memiliki sembilan hotspot high confidence. Jumlah itu justru mengalami penurunan dari 17 titik pada hari sebelumnya.
Sementara itu, Riau tidak mencatat hotspot high confidence. Kondisi tersebut tetap nihil dibandingkan pemantauan sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang menjadi prioritas, konsentrasi hotspot terbesar berada di Kalimantan Tengah dengan 689 titik, meningkat tajam dari 89 titik.
Kalimantan Barat berada di urutan berikutnya dengan 203 titik, naik dari 14 titik. Kalimantan Selatan tercatat 112 titik, meningkat dari 28 titik.
Dengan kondisi tersebut, konsentrasi hotspot terbesar secara nasional berada di Kalimantan Tengah, disusul Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Peningkatan hotspot tersebut menjadi dasar penguatan patroli, groundcheck, pemadaman, serta dukungan operasi udara di wilayah yang membutuhkan penanganan segera.
Kondisi Sumatera dan Sebaran Asap
Selain jumlah hotspot, kondisi atmosfer juga menjadi perhatian. Pada periode 15-21 September, BMKG mencatat sekitar 81 persen Zona Musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Kondisi kering tersebut turut diperkuat dengan adanya 1.637 titik pengamatan yang mengalami Hari Tanpa Hujan kategori ekstrem, yakni lebih dari 60 hari secara berturut-turut.
BMKG juga mendeteksi sebaran asap melalui citra Satelit Himawari-9 pada 14 September. Sebaran tersebut terpantau di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Kondisi kering diperkirakan masih mendominasi. Situasi itu membuat risiko karhutla serta kemungkinan kebakaran bertahan, terutama pada lahan gambut, masih perlu diwaspadai.
Meski demikian, hujan masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Untuk periode 15-17 September, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi turun, antara lain di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Perkembangan cuaca tersebut terus dipantau untuk mendukung strategi pembasahan lahan serta menentukan operasi lapangan.
Di lapangan, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya terus melakukan pengendalian karhutla.
Kegiatan yang dilakukan mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pembasahan, hingga pendinginan.
Pemerintah juga menyiagakan 53 unit armada udara untuk mendukung operasi pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas.
Dari jumlah tersebut, 34 armada digunakan untuk operasi water bombing. Sementara 19 armada lainnya dimanfaatkan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
OMC hingga Dukungan Helikopter Chinook
Kementerian Kehutanan telah melaksanakan OMC di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah hingga 14 September. Operasi tersebut menjadi bagian dari strategi pembasahan gambut sekaligus pengendalian karhutla.
Pelaksanaan OMC berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan meteorologis.
BMKG mencatat operasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tersebut sebagai bagian dari rangkaian OMC untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla.
Selain itu, kapasitas operasi udara diperkuat melalui dukungan Pemerintah Jepang berupa tiga helikopter CH-47 Chinook.
Kementerian Pertahanan, TNI, dan delegasi Jepang pada 13 September telah melakukan koordinasi kesiapan operasi di Lanud Supadio, Kalimantan Barat.
Koordinasi tersebut membahas sejumlah aspek, mulai dari kesiapan helikopter, wilayah dan jalur penerbangan, mekanisme koordinasi, hingga prosedur operasional.
Langkah itu dilakukan agar dukungan tiga helikopter Chinook dapat terintegrasi dengan operasi pengendalian karhutla pemerintah secara aman dan efektif.
Penguatan pengendalian karhutla tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap indikasi hotspot segera mendapatkan respons dan tidak dibiarkan berkembang menjadi kebakaran.
Presiden juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat serta penegakan hukum terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan korporasi.
Kualitas Udara di Sejumlah Wilayah
Perkembangan karhutla juga berkaitan dengan kondisi kualitas udara. Berdasarkan pemantauan PM2,5, kualitas udara di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang beragam.
Sebagian besar wilayah masih berada dalam kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah kawasan di Sumatera dan Kalimantan terpantau berada dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Di beberapa lokasi di Kalimantan bahkan masih terlihat area dengan kategori berbahaya.
Perbedaan kondisi juga terlihat dari jarak pandang berdasarkan pantauan terbaru meteorologi penerbangan BMKG.
Di Pontianak, jarak pandang tercatat sekitar 1,2 kilometer dengan kondisi berasap. Situasi tersebut masih membutuhkan perhatian.
Di Jambi, jarak pandang berada di sekitar 5 kilometer dengan kondisi udara kabur.
Sementara itu, Palangka Raya memiliki jarak pandang sekitar 9 kilometer dengan kondisi cerah berawan. Di Pekanbaru, jarak pandang tercatat sekitar 7 kilometer.
Adapun di Palembang dan Banjarmasin, jarak pandang tercatat mencapai 10 kilometer atau lebih.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan karhutla tidak cukup dibaca hanya berdasarkan jumlah hotspot. Kondisi tersebut perlu dilihat secara terpadu dengan hasil groundcheck, kondisi kebakaran aktual, sebaran asap, cuaca, arah angin, kualitas udara, serta jarak pandang.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah yang terdampak asap untuk terus mengikuti informasi mengenai kondisi udara.
Apabila kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga dianjurkan apabila masyarakat harus beraktivitas di luar.
Perhatian lebih perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis. Kelompok tersebut lebih rentan terhadap paparan partikel halus yang berasal dari asap karhutla.
Di tengah kondisi atmosfer yang masih kering, masyarakat dan pelaku usaha juga kembali diingatkan agar tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan metode pembakaran.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan sejak tingkat desa. Setiap dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja juga diminta untuk ditindaklanjuti secara serius.
Dengan peningkatan hotspot di sejumlah wilayah, terutama Sumatera Selatan dan kawasan Kalimantan, pemantauan dan respons cepat tetap menjadi bagian penting dalam mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. (*)
