Kota Padang Raih Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi di Sumbar, Lampaui Target Nasional

Sumbardaily.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kota Padang berhasil menjadi daerah dengan indeks Reformasi Birokrasi tertinggi di Sumbar dengan nilai mencapai 87,31.

Pencapaian tersebut menempatkan Kota Padang sebagai yang terbaik di antara kabupaten dan kota lainnya di Sumbar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi itu tertuang dalam Surat Kemenpan RB Nomor B/194/RB 06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Nilai yang diraih Kota Padang pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2024, indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang berada pada angka 85,92. Kenaikan tersebut memperlihatkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemko Padang.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Padang, Fadly Amran. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah yang terus berupaya menghadirkan birokrasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Fadly menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran ASN yang telah berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Padang.

"Dengan semangat kebersamaan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah atas dukungan penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adaptif, dan melayani," ujar Fadly Amran di Padang, Selasa (9/6/2026).

Predikat sebagai daerah dengan indeks Reformasi Birokrasi tertinggi di Sumbar tidak diraih secara instan. Kota Padang berhasil mencatatkan hasil yang sangat baik pada sejumlah indikator utama yang menjadi bagian dari penilaian Kemenpan RB.

Pada indikator kualitas kebijakan, Kota Padang memperoleh nilai 91,00. Angka tersebut jauh melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 65,00.

Tidak hanya itu, pada indeks reformasi hukum, Kota Padang berhasil memperoleh nilai sempurna, yakni 100. Capaian tersebut juga berada jauh di atas target nasional yang hanya sebesar 70,00.

Keunggulan lainnya terlihat pada indeks sistem merit yang mencapai angka 270. Nilai tersebut melampaui target nasional yang berada pada angka 250.

Dalam aspek digitalisasi arsip, Kota Padang mencatatkan nilai 93,00. Angka ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 60,00.

Sementara itu, pada indikator standar pelayanan publik, Kota Padang memperoleh nilai 93,67. Hasil tersebut melampaui target nasional yang berada pada angka 78,00.

Keberhasilan melampaui target nasional pada lima indikator utama tersebut menjadi faktor penting yang mengantarkan Kota Padang meraih posisi tertinggi dalam penilaian Reformasi Birokrasi di Sumbar.

Selain mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik, capaian tersebut juga menunjukkan komitmen Pemko Padang dalam membangun birokrasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Jika melihat perjalanan indeks Reformasi Birokrasi dalam beberapa tahun terakhir, tren peningkatan yang ditunjukkan Kota Padang tergolong cukup konsisten.

Pada tahun 2021, indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang tercatat sebesar 70,86. Kemudian meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, nilai indeks berada di angka 73,60. Meski sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut kembali melonjak secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 85,92.

Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2025 dengan nilai mencapai 87,31. Tren tersebut memperlihatkan adanya upaya berkelanjutan dari Pemko Padang dalam memperkuat reformasi birokrasi di berbagai sektor pemerintahan.

Capaian ini juga menjadi bukti bahwa berbagai program pembenahan internal yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Meski berhasil meraih posisi teratas di Sumbar, Fadly Amran mengingatkan seluruh jajaran ASN agar tidak cepat merasa puas. Menurutnya, penghargaan dan capaian tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama reformasi birokrasi bukan sekadar memperoleh nilai tinggi dalam evaluasi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Padang.

"Kita berharap seluruh ASN terus bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi memberikan pelayanan yang prima dan berdampak langsung bagi seluruh masyarakat Kota Padang," pungkasnya.

Dengan raihan indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,31 dan posisi sebagai yang tertinggi di Sumbar, Kota Padang semakin mempertegas komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Prestasi tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi Pemko Padang untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik pada masa mendatang. (*)