Sumbardaily.com – Persoalan sampah liar yang semakin meresahkan masyarakat di kawasan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Tumpukan sampah yang muncul di sejumlah titik sepanjang jalan nasional dinilai tidak hanya mengganggu kebersihan lingkungan, tetapi juga merusak wajah kawasan yang menjadi salah satu pintu gerbang Padang Pariaman.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) pun mulai bergerak cepat dengan melakukan survei pengelolaan sampah rumah tangga pada Rabu (6/5/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memetakan perilaku masyarakat sekaligus mencari akar persoalan munculnya tempat pembuangan sementara (TPS) liar di kawasan Batang Anai.
Kepala DLHPKPP Padang Pariaman, Andri Satria Masri, mengatakan survei tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyusun sistem pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Selama ini kita melihat masih ada indikasi warga membuang sampah ke TPS liar di beberapa titik. Karena itu, kita perlu turun langsung untuk mengetahui pola dan perilaku pengelolaan sampah masyarakat agar solusi yang dirumuskan nantinya benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” ujar Andri.
Menurutnya, persoalan sampah liar tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban semata. Pemerintah daerah perlu memahami kebiasaan masyarakat agar langkah penanganan yang disusun dapat berjalan efektif.
Survei tersebut melibatkan 25 pegawai DLHPKPP yang berada di bawah koordinasi Sekretaris DLHPKPP, Adek Mahdalena. Tim diterjunkan ke lima nagari, yakni Nagari Katapiang, Kasang, Sungai Buluah, Sungai Buluah Barat, dan Sungai Buluah Selatan.
Wilayah tersebut dipilih karena memiliki kawasan permukiman padat dan diduga berkaitan dengan munculnya TPS liar di sepanjang jalur nasional Batang Anai.
Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus berada di kawasan Taman Woles dekat Jembatan Kembar. Lokasi itu selama ini diduga menjadi tempat pembuangan sampah ilegal yang cukup mengganggu kebersihan lingkungan.
Meski begitu, Andri menegaskan dugaan tersebut masih berupa hipotesis awal yang harus dibuktikan melalui pengumpulan data langsung dari masyarakat.
“Hasil survei ini nantinya menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan treatment atau langkah penanganan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Selain melakukan pendataan, DLHPKPP juga berencana menggandeng pemerintah nagari dan masyarakat kompleks perumahan untuk membangun pola pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan keberadaan TPS liar sekaligus meningkatkan kesadaran warga agar lebih tertib mengelola sampah rumah tangga.
Dengan dukungan pemerintah nagari dan partisipasi masyarakat, Pemkab Padang Pariaman menargetkan terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan, khususnya di kawasan Batang Anai yang menjadi salah satu jalur strategis di daerah tersebut. (*)
