Sumbardaily.com, Padang – Masa tanggap darurat bencana di Kota Padang resmi berakhir pada Senin (22/12/2025). Mulai Selasa (23/12/2025), Pemerintah Kota (Pemko) Padang memasuki fase transisi pascabencana yang difokuskan pada upaya pemulihan dan penanganan dampak lanjutan bagi masyarakat terdampak.
Informasi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana yang digelar secara daring bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.
Dalam paparannya, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa hingga berakhirnya masa tanggap darurat, masih terdapat dua orang korban yang dinyatakan hilang dan belum berhasil ditemukan. Sementara itu, 11 korban lainnya telah ditemukan oleh tim pencarian dan penyelamatan.
“Terkait dua korban yang masih belum ditemukan, berdasarkan komunikasi dengan pihak keluarga, maka proses pencarian telah dihentikan mulai Senin, 22 Desember 2025,” ujar Maigus Nasir.
Ia menjelaskan, keputusan penghentian pencarian tersebut diambil setelah adanya kesepakatan dan komunikasi intensif antara Pemko Padang dengan keluarga korban.
Selain persoalan korban, Maigus Nasir juga memaparkan kondisi pengungsian pascabencana. Saat ini, tercatat sebanyak 658 kepala keluarga (KK) terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 93 KK dengan total 365 jiwa telah ditempatkan di hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah.
“Sisanya menjalani hunian sementara secara mandiri, baik menumpang di rumah keluarga maupun menyewa tempat tinggal. Harapannya, mereka dapat memperoleh dana tunggu hunian,” kata Maigus.
Dalam forum tersebut, Pemko Padang juga menyampaikan kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi. Maigus Nasir menyebutkan, dua lokasi telah disiapkan, yakni di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan mencapai sekitar tiga hektare.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan fasilitasi agar pembangunan hunian tetap bagi korban bencana dapat segera direalisasikan.
Tak hanya berdampak pada sektor permukiman, bencana yang melanda Kota Padang juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian. Tercatat, kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare lahan sawah tidak dapat digarap oleh petani.
Selain itu, sebanyak sembilan jembatan mengalami kerusakan, sementara sejumlah sekolah dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat bencana. Kondisi tersebut menjadi bagian dari perhatian utama dalam fase transisi pascabencana yang kini mulai dijalani Pemko Padang. (red)
