Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar di wilayahnya.
Dengan berbekal pengalaman sukses mengelola kebutuhan pangan di 14 sekolah berasrama, Pemprov Sumbar optimis dapat mengeksekusi program nasional ini dengan maksimal.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, saat memimpin Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program strategis ini.
"Kami memiliki tekad bulat bahwa program ini tidak boleh mengalami kegagalan di Sumbar. Seluruh jajaran Forkopimda dan instansi vertikal telah berkomitmen penuh untuk merealisasikannya," ungkapnya di Padang, Selasa (14/1/2025).
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumbar akan segera membentuk tim khusus lintas sektor yang akan fokus mengawal implementasi program MBG.
Upaya ini diperkuat dengan penugasan khusus kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk menyusun database komprehensif dan pemetaan sasaran penerima manfaat program.
Data ini akan menjadi acuan fundamental bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumbar.
Inovasi Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan aset daerah terlihat dari rencana pemanfaatan fasilitas provinsi yang tidak terpakai sebagai lokasi dapur SPPG.
Mahyeldi juga mengungkapkan strategi pelibatan sekolah kejuruan tata boga dan pesantren sebagai mitra pendukung program. "Inisiatif ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kami," tegasnya.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, mengapresiasi kesiapan Sumbar sebagai provinsi pertama yang menerima paparan teknis detail terkait implementasi MBG.
Ia menekankan peran krusial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
"SPPI akan berperan aktif memastikan kelancaran program ini. Sementara itu, pemerintah daerah dapat memfokuskan perhatian pada stabilitas ketersediaan dan harga bahan baku. Aspek pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BGN, sehingga tidak akan terjadi overlapping anggaran," jelas Nyoto.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memberikan perhatian khusus pada pentingnya sinergitas antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai tantangan potensial.
"Koordinasi yang solid antara semua pemangku kepentingan, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah, menjadi kunci keberhasilan program ini," ujarnya.
Dukungan legislatif datang dari Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.
"Keberhasilan program ini merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Dengan persiapan matang dan dukungan multipihak, Sumbar optimis dapat menjadi role model kesuksesan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional.
Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, BGN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal kuat dalam mewujudkan peningkatan kualitas gizi pelajar di Sumbar. (red)
