Perwakilan 486 guru honorer yang telah lulus dalam passing grade (PG) sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2021, beraudiensi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (5/1/2023).
Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPRD Sumbar akan berupaya mencarikan solusi agar para guru yang telah lulus PG bisa segera ditempatkan.
“Persoalan ini akan kita koordinasikan kepada Dinas Pendidikan Sumbar hingga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan). Tidak hanya itu, perpanjangan tangan di DPR RI juga akan kita komunikasikan agar para guru bisa segera ditempatkan,” ujar Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto.
Daswanto mengatakan ratusan guru yang menanti penempatan ini tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), mayoritas mereka telah menjadi guru honorer dari tahun 2001. Harus ada aturan tertulis dari pusat, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengeluarkan kebijakan baru terkait penempatan para Guru Prioritas 1 tersebut.
Daswanto berjanji, akan menyampaikan aspirasi para guru yang tergabung dalam forum FGPPNS ini ke pemerintah pusat serta memastikan status guru yang lolos PG Prioritas 1, mendapat kejelasan terkait status 486 orang guru ini secepatnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Forum Guru Honorer Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Prioritas I yang lulus passing Grade dan tergabung dari berbagai guru honorer dari SMA, SMP serta Disabilitas di Sumbar Nelvi Wanrita meminta, agar mereka yang belum mendapatkan penempatan sekitar 486 orang, untuk diberikan formasi ditahun 2023 ini.
“Sehingga mereka yang tinggal ini bisa mendapatkan penempatan. Hingga saat ini masih terdapat sisa sebanyak 486 orang guru yang belum mendapatkan penempatan,” ujar Nelvi.
Setelah diusut, penyebab belum terakomodirnya sebanyak 486 orang guru itu, dikarenakan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022.
Baca Juga:
Wulan Guritno Posting Video Kamar Anak, Netizen: Tetap Lebih Nyaman Kamar Mamanya
Nelvi menambahkan, untuk mendapatkan penempatan dia berjuang sejak bulan Oktober sebelum hasil kedua keluar, mulai dari Audensi dengan Pusat, Kabid PPPK, Sekretaris Dinas, Wakil Gubernur dan terakhir di DPRD Sumbar khususnya Komisi V bidang kesejahteraan.
“Alhamdulillah mereka sudah dapat pencerahan, sehingga bisa terus berupaya mencari berbagai solusi,” kata Nelvi.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius menjelaskan, yang tergabung dalam Prioritas 1 (P1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021, nanti akan dilanjutkan audiensi bersama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar.
“Para guru honorer yang telah lulus Passing Grade (PG) 2021 itu sebanyak 2523 orang dan 1926 sudah ada penempatan, sementara penempatan tersebut sudah di atur oleh Kementerian yaitu Kemenpan RB,” ujar Barlius.
Barlius juga mengatakan, yang belum ada penempatan sama sekali sebanyak 486 orang, padahal sudah lulus passing grade di kelompok 2523 orang, karena tidak sinkronnya ijazah yang dimilikinya dengan mata pelajaran.
“Ini yang harus kita perjuangkan nanti, ke pusat karena mereka sudah berhonor selama 10 tahun. Kita beharap mereka tidak patah semangat, tetap mengajar dan berjuang jangan pantang menyerah,” terang Barlius. (ril)
