Sumbardaily.com, Jakarta - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin kembali menunjukkan hasil konkret.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, bersama Bupati Limapuluh Kota, Safni Chaniago dan Bupati Solok, Jon Firman Pandu melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di Jakarta, Selasa (11/11/2025) untuk memastikan percepatan pembangunan program Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico dan pejabat Direktorat Jenderal Strategis PUPR, Vasko menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian agar pelaksanaan program nasional tersebut dapat segera direalisasikan.
“Alhamdulillah, Sumatera Barat mendapatkan tiga Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu, tetapi harus menjemput agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” katanya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional Kementerian Sosial yang difokuskan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Setiap lokasi pembangunan akan dialokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup fasilitas sekolah berasrama lengkap dari jenjang SD hingga SMA.
Menurut Vasko, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa tidak ada anak Sumbar yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan layak.
Ia menekankan, perjuangan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak nagari.
“Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia yang unggul. Kita akan terus perjuangkan agar tanah Minang kembali menjadi industri otak nasional, tempat lahirnya generasi beriman, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” katanya.
Pernyataan itu mencerminkan semangat Vasko dalam membawa kembali citra Sumatera Barat sebagai daerah dengan tradisi pendidikan yang kuat dan berakar pada nilai-nilai luhur.
Ia menilai bahwa kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab sosial tinggi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, katanya, berharap program ini menjadi solusi konkret bagi daerah-daerah yang selama ini mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan.
Selain membuka akses belajar, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan karakter dan keterampilan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.
"Dengan pendekatan terintegrasi antara Kementerian Sosial, Kementerian PU dan pemerintah daerah, pembangunan tiga Sekolah Rakyat di Sumbar akan menjadi salah satu proyek pendidikan terbesar di wilayah barat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," katanya.
Langkah Vasko Ruseimy menjemput bola ke kementerian pusat menunjukkan pola kepemimpinan aktif dan kolaboratif. Ia menilai percepatan program nasional seperti Sekolah Rakyat tidak akan tercapai tanpa komunikasi langsung dan kerja sama erat antar lembaga.
Pemprov Sumbar juga memastikan kesiapan lahan dan dukungan administrasi agar proyek ini tidak terkendala oleh persoalan teknis di lapangan.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, serta manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat," katanya.
Dengan komitmen kuat dan koordinasi lintas sektor, Sumatera Barat menegaskan diri sebagai salah satu provinsi yang paling proaktif dalam mendukung program pendidikan nasional berbasis inklusi sosial.
Upaya Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy bersama jajaran pemerintah kabupaten menjadi bukti bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada pusat, tetapi juga pada keberanian daerah untuk memperjuangkan hak warganya. (adl)
