Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menilai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi tantangan meski ketersediaan stok di daerah dinyatakan aman. Sejumlah dugaan penyalahgunaan di lapangan disebut menjadi faktor yang menyebabkan penyaluran BBM belum berjalan secara optimal.
Permasalahan tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumbar dalam upaya memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain menjaga ketersediaan pasokan, pengawasan terhadap proses penyaluran dinilai harus semakin diperketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tambahan Transfer ke Daerah di Auditorium Gubernuran, Selasa (21/07/2026).
Menurut Mahyeldi, hasil rapat koordinasi yang sebelumnya dilakukan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina menunjukkan bahwa stok BBM di Sumatera Barat dalam kondisi tersedia. Namun demikian, proses distribusinya masih menghadapi sejumlah hambatan yang membutuhkan perhatian semua pihak.
"Kami sudah rapat dengan BPH Migas dan Pertamina. Ternyata stok BBM ada, tetapi distribusinya memang masih terkendala," ujar Mahyeldi dilansir Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan masih ditemukan berbagai praktik yang diduga menghambat penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah penggunaan satu barcode oleh beberapa kendaraan untuk memperoleh BBM.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti keberadaan kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi sehingga dapat membeli BBM dalam jumlah melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang memang berhak menerima.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumbar mengusulkan agar pengawasan di seluruh SPBU diperkuat melalui kerja sama lintas instansi. Kolaborasi antara Pertamina, BPH Migas, TNI, dan Polri dinilai penting guna mencegah penyalahgunaan dalam proses penyaluran BBM bersubsidi.
"Kami menyarankan Pertamina dan BPH Migas bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk mengawasi SPBU," lanjutnya.
Mahyeldi menilai pengawasan yang lebih intensif akan membantu memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, pasokan yang tersedia dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpa terganggu oleh praktik penyalahgunaan.
Pemprov Sumbar juga berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Sinergi tersebut dinilai menjadi langkah penting agar distribusi BBM di seluruh wilayah Sumatera Barat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. (*)
