Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah merampungkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Proses ini tuntas setelah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan kini resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa penetapan Perda ini akan menjadi pedoman dalam menjalankan program-program pemerintahan di sisa tahun anggaran.
“Ketika sudah menjadi Perda, tentu ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan program kegiatan di penghujung tahun 2025 ini,” ujarnya dikutip Jumat (3/10/2025).
Meski demikian, Arry mengingatkan adanya tantangan penyesuaian anggaran karena penurunan pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini memaksa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi.
“Kalau pendapatan turun, belanja pun harus menyesuaikan. Mari kita cek kembali program kegiatan, jangan sampai ada pembayaran melebihi pagu anggaran,” tegasnya.
Ia mencontohkan pengalaman masa lalu ketika pembayaran kegiatan tetap mengacu pada DPA awal meskipun anggaran sudah berubah. Situasi itu mengakibatkan pagu minus dan administrasi tak terselesaikan hingga tahun anggaran berikutnya.
“OPD itu akhirnya tidak bisa mencairkan uang persediaan, program pun terhenti. Jadi mohon jadi perhatian kita semua,” katanya.
Tantangan Anggaran 2026
Arry juga menyoroti kondisi keuangan daerah tahun 2026. Ia mengungkapkan, seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sumbar, akan menghadapi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dengan nilai yang cukup signifikan.
Secara nasional, pemangkasan TKD diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumbar mengalami pengurangan sebesar Rp533 miliar. Angka ini, menurut Arry, dapat diilustrasikan dengan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau satu bulan TPP sekitar Rp30 miliar, dikali 12 bulan jadi Rp360 miliar, ditambah TPP ke-13 dan 14 sebesar Rp60 miliar, total Rp420 miliar. Sementara pengurangan kita Rp533 miliar. Jadi kalau mau cepat, ya TPP yang dikurangi. Tapi tentu itu bukan pilihan yang mudah,” jelasnya.
Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan langkah itu diambil bila tidak ada opsi lain. “Mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, TPP akan dikurangi. Itu pun sejalan dengan beban kerja kita yang berkurang,” tambahnya.
Efisiensi dan Penggabungan OPD
Lebih lanjut, Arry menjelaskan bahwa sebagian besar alokasi anggaran OPD hanya tersisa untuk kebutuhan rutin wajib, seperti gaji, TPP, dan biaya operasional. Dengan kondisi tersebut, efisiensi belanja menjadi keharusan, termasuk peluang penggabungan OPD.
“Kalau biro rasanya tidak digabung, tapi OPD bisa saja digabung dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya menutup penjelasan.
Kebijakan efisiensi ini diperkirakan menjadi isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan. Selain menjaga keseimbangan anggaran, langkah ini juga penting untuk memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. (red)
