Sumbardaily.com - Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia melonjak hingga mencapai 1.271 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kenaikan itu juga terjadi di kawasan Sumatera, dengan Sumatera Selatan mencatat 83 hotspot berdasarkan pemantauan terbaru.
Data tersebut menunjukkan jumlah hotspot high confidence secara nasional bertambah 689 titik dibandingkan sehari sebelumnya. Di tengah kenaikan itu, Kementerian Kehutanan memperkuat pengendalian karhutla melalui operasi darat dan udara, terutama di wilayah yang masuk enam provinsi prioritas.
Dikutip dari Kementerian Kehutanan, Minggu (4/10/2026) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pemantauan terbaru menunjukkan peningkatan hotspot yang perlu diikuti dengan verifikasi dan penanganan di lapangan.
"Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi oleh satelit, bukan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar," kata Ristianto.
Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Jumat (2/10) pukul 21.10 WIB, terdapat 1.271 hotspot high confidence yang terdeteksi secara nasional.
Pemantauan tersebut menggunakan data dari satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Sehari sebelumnya, yakni Kamis (1/10), jumlah hotspot high confidence yang terpantau berada di angka 582 titik.
Artinya, dalam satu hari terjadi penambahan sebanyak 689 hotspot.
Kenaikan itu tidak hanya terlihat secara nasional. Dari enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla, sebagian wilayah mencatat peningkatan hotspot, termasuk Sumatera Selatan.
Sumatera Selatan tercatat memiliki 83 hotspot high confidence. Angka tersebut naik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 78 titik.
Sementara itu, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi dalam daftar enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut mencatat 355 titik, naik dari 205 titik pada pemantauan sebelumnya.
Kalimantan Barat juga mencatat kenaikan yang cukup besar. Pada pemantauan terbaru terdapat 246 hotspot, sedangkan sehari sebelumnya belum terdapat hotspot yang tercatat.
Di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot justru menurun. Wilayah tersebut mencatat 42 titik, dibandingkan 63 titik sehari sebelumnya.
Adapun Riau tidak mencatat hotspot high confidence pada pemantauan terbaru, setelah sebelumnya terdapat 2 titik. Jambi juga nihil hotspot dan kondisi tersebut sama dengan pemantauan sehari sebelumnya.
Jika dijumlahkan, enam provinsi prioritas tersebut memiliki 726 hotspot high confidence. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 348 titik.
Ristianto menegaskan, angka hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kebakaran yang terjadi di lapangan.
"Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap harus diverifikasi melalui groundcheck untuk memastikan kondisi aktual dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan di lapangan," ujarnya.
Operasi Darat dan Udara Diperkuat
Peningkatan hotspot tersebut diikuti penguatan operasi pengendalian karhutla. Kementerian Kehutanan bersama sejumlah lembaga dan unsur terkait menjalankan penanganan secara terpadu.
Pengendalian dilakukan oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta para pihak terkait.
Sebanyak 61 unit armada udara disiagakan dalam operasi tersebut. Armada itu terdiri atas 17 unit yang digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi water bombing.
Operasi udara tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan penanganan di darat. Petugas menjalankan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, hingga pendinginan.
Perhatian khusus diarahkan terhadap kebakaran di lahan gambut. Kondisi gambut membuat penanganan kebakaran membutuhkan perhatian lebih karena bara dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api yang terlihat di atas tanah telah berkurang.
Karena itu, pembasahan dan pendinginan harus dilakukan secara berkelanjutan sampai lokasi dipastikan aman.
"Penanganan di lapangan tidak berhenti ketika api di permukaan berkurang, terutama pada lahan gambut. Pembasahan dan pendinginan perlu terus dilakukan hingga lokasi benar-benar aman," kata Ristianto.
Selain memantau perkembangan hotspot dan melakukan pemadaman, pemerintah juga memantau kondisi kualitas udara sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat.
Berdasarkan pemantauan kualitas udara berbasis PM2,5, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, terdapat sejumlah wilayah yang menunjukkan kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Kondisi tersebut ditemukan khususnya di beberapa bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Bahkan, di sebagian wilayah Kalimantan terdapat kantong dengan kategori berbahaya.
Perubahan kualitas udara tersebut dapat mengikuti perkembangan kebakaran dan kondisi atmosfer. Pergerakan massa udara, arah angin, serta kecepatan angin juga dapat memengaruhi kondisi asap di suatu wilayah.
Karena itu, masyarakat di wilayah yang terdampak diminta terus mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan arahan pemerintah daerah.
Apabila kondisi udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga dianjurkan apabila masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.
Perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau penyakit kronis.
Satwa Liar Ikut Terancam
Karhutla juga tidak hanya berdampak terhadap kondisi udara dan aktivitas masyarakat. Kebakaran dapat mengganggu habitat, sumber pakan, serta jalur pergerakan satwa liar.
Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap satwa yang terdampak karhutla.
Setiap laporan mengenai keberadaan satwa liar yang terdampak terlebih dahulu diverifikasi. Petugas kemudian melakukan asesmen lapangan untuk mengetahui kondisi satwa sekaligus menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan penanganan maupun evakuasi sendiri.
Masyarakat diminta menjaga jarak dari satwa dan menghindari tindakan yang dapat membuat satwa mengalami stres atau menjadi agresif.
Jika memungkinkan, masyarakat dapat mencatat lokasi serta kondisi satwa yang ditemukan. Informasi tersebut kemudian dapat dilaporkan kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat agar dapat diverifikasi dan ditangani.
Masyarakat Diminta Waspada
Kementerian Kehutanan juga kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan menggunakan metode pembakaran.
Peningkatan kewaspadaan juga diperlukan terhadap keberadaan asap, titik api, ataupun aktivitas pembakaran yang terjadi di lingkungan sekitar.
Ristianto mengatakan pelaporan sejak awal menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas.
"Pelaporan secara dini akan membantu petugas melakukan verifikasi dan penanganan sebelum kebakaran meluas," ujarnya.
Dengan kenaikan hotspot nasional yang mencapai 1.271 titik, pemantauan dan verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan kondisi karhutla yang sebenarnya. Terlebih, dari enam provinsi prioritas, sebanyak 726 hotspot tercatat dalam pemantauan terbaru, termasuk 83 titik di Sumatera Selatan.
Kementerian Kehutanan bersama unsur terkait pun terus menjalankan operasi darat dan udara, sementara masyarakat diminta ikut meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan indikasi kebakaran maupun kondisi satwa liar terdampak kepada petugas. (*)
