Sumbardaily.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan baru tersebut disiapkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengelola ekosistem gambut dan mangrove.
Keputusan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting yang muncul dalam pertemuan tersebut. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan lembaga ini akan diarahkan untuk mengutamakan pencegahan karhutla, terutama pada kawasan yang memiliki ekosistem gambut.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, arah kerja BPGMN akan lebih menitikberatkan pada pencegahan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan langkah penanganan yang dilakukan setelah kebakaran terjadi.
BPGMN juga akan memiliki struktur yang berbeda dari kelembagaan sebelumnya. Badan tersebut nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan melibatkan para ilmuwan serta profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
Tidak hanya dari sisi kelembagaan, BPGMN juga akan didukung anggaran yang memadai. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Ada enam provinsi yang disebut menjadi perhatian, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan pembentukan BPGMN juga memperlihatkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima berbagai masukan dari kalangan ilmuwan. Masukan tersebut mencakup evaluasi hingga kritik terkait pengelolaan gambut dan upaya pencegahan karhutla.
"Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan," tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, penguatan teknologi untuk mendukung pencegahan karhutla turut menjadi pembahasan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kehadiran para peneliti dan ilmuwan.
BRIN, kata Arif, akan mendukung keberadaan dan peran BPGMN. Salah satu dukungan yang akan diberikan berkaitan dengan sistem deteksi dini, termasuk mendeteksi titik panas atau hotspot yang menjadi indikator awal kebakaran.
"BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.
Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI tersebut diharapkan dapat memperbarui sistem yang selama ini sudah digunakan BRIN bersama Kementerian Kehutanan. Pengembangan teknologi menjadi salah satu bagian dari strategi agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal.
Namun, pencegahan karhutla yang dibahas dalam pertemuan itu tidak hanya mengandalkan teknologi. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan presisi berbasis desa.
Dalam skema tersebut, masyarakat desa ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan kebakaran. Hal itu berkaitan dengan kedekatan masyarakat terhadap sumber daya yang berada di lingkungan mereka.
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga menjadi bagian dari pendekatan tersebut.
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” katanya.
Selain teknologi dan keterlibatan masyarakat, diskusi tersebut turut membahas solusi untuk menghadapi karhutla dari sisi teknis. Beberapa teknologi yang dibicarakan meliputi water injection, penggunaan pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif yang dapat digunakan dalam pemadaman.
Pembahasan juga diperluas pada persoalan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. Arif menyebut aspek mata pencaharian perlu ikut diperhatikan karena jumlah masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut mencapai 41 juta orang.
"Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," tuturnya.
Pilihan sumber mata pencaharian dibahas berdasarkan rentang waktu pengembangannya. Sagu menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk kebutuhan jangka panjang.
"Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek," lanjut Kepala BRIN.
Dengan pembentukan BPGMN, upaya pengelolaan gambut dan mangrove serta pencegahan karhutla akan diarahkan dalam satu kelembagaan yang berada langsung di bawah Presiden. Pendekatan yang dibahas mencakup pencegahan berbasis desa, penguatan deteksi dini dengan teknologi AI, dukungan teknologi pemadaman, hingga penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar kawasan hidrologi gambut. (*)
