Sumbardaily.com – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut ditunjukkan Bupati Annisa Suci Ramadhani yang bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait guna membahas dukungan terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Dharmasraya.
Pertemuan yang berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026), membahas berbagai kebutuhan sektor perumahan dan penataan kawasan permukiman di Dharmasraya sebagai bagian dari implementasi program nasional tersebut.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan informal. Selain dihadiri Bupati Annisa dan Menteri PKP Maruarar Sirait, kegiatan tersebut juga diikuti Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy turut hadir mendampingi sekaligus memberikan dukungan terhadap langkah Pemkab Dharmasraya dalam memperjuangkan berbagai program strategis di bidang perumahan.
Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait mengajak Bupati Annisa meninjau langsung kawasan Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun, yang saat ini tengah dikembangkan sebagai proyek percontohan atau pilot project penataan kawasan kumuh menjadi kawasan permukiman modern.
Kawasan tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan pemerintah dalam melakukan penataan lingkungan permukiman secara terpadu. Melalui konsep tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati hunian yang lebih layak, sehat, tertata, serta didukung kualitas lingkungan yang lebih baik.
Bagi Pemkab Dharmasraya, kunjungan lapangan tersebut menjadi referensi penting dalam menyusun konsep pengembangan kawasan permukiman di daerah. Pengalaman dari proyek percontohan itu diharapkan dapat diterapkan pada sejumlah kawasan di Dharmasraya yang masih membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur maupun lingkungan permukiman.
Pada sesi dialog bersama Menteri PKP, Annisa memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Dharmasraya di sektor perumahan. Salah satu persoalan utama adalah backlog perumahan yang masih mencapai sekitar 18.500 unit.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat terdapat 2.766 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memerlukan penanganan. Di sisi lain, terdapat 23.598 Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan dukungan penyediaan rumah layak huni.
Annisa juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Dharmasraya masih memiliki 34 lokasi kawasan kumuh dengan luas mencapai sekitar 229,90 hektare. Kawasan-kawasan tersebut memerlukan penanganan secara bertahap melalui peningkatan berbagai infrastruktur dasar.
Penanganan yang diusulkan mencakup penyediaan akses air minum, pembangunan sistem sanitasi, perbaikan drainase, pembangunan jalan lingkungan, hingga pengelolaan persampahan agar kualitas kawasan permukiman semakin baik.
Sebagai bagian dari upaya mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemkab Dharmasraya mengajukan sejumlah usulan dukungan kepada Kementerian PKP.
Usulan tersebut meliputi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan Rumah Susun MBR, pembangunan Rumah Susun ASN, penanganan kawasan kumuh, hingga pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Menurut Annisa, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemkab Dharmasraya untuk mendukung penuh implementasi Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan data yang valid, kesiapan lokasi pembangunan, percepatan proses perizinan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan berbagai program pembangunan perumahan yang akan dijalankan bersama Kementerian PKP.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Dharmasraya berharap dukungan dari Kementerian PKP dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kawasan permukiman, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Sebagai tambahan informasi, upaya Pemkab Dharmasraya dalam memperjuangkan program perumahan telah membuahkan hasil pada tahun sebelumnya. Berkat perjuangan Annisa, Dharmasraya memperoleh bantuan penataan kawasan permukiman kumuh Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare dengan nilai bantuan mencapai Rp6,2 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi Pemkab Dharmasraya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Melalui sinergi yang berkelanjutan, implementasi Program 3 Juta Rumah diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat, mempercepat penanganan kawasan kumuh, serta menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan berkualitas bagi warga Dharmasraya. (*)
