Sumbardaily.com, Padang - Kota Padang menjadi satu dari sekian daerah di Sumatera Barat (Sumbar) tengah dilanda cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir.
Hujan deras yang mengguyur sejak akhir pekan menyebabkan sejumlah titik mengalami banjir, tanah bergerak, hingga pohon tumbang.
Namun, di tengah kondisi darurat yang berdampak langsung pada keselamatan warga, ruang publik justru dipenuhi pertanyaan sama, di mana Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpinnya?
Pertanyaan itu mengemuka setelah rangkaian kegiatan seremonial Pemerintah Kota (Pemko) Padang tetap berlangsung, termasuk keikutsertaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam berbagai acara publik, mulai dari pelepasan peserta Padang City Trail 2025, agenda pendidikan, hingga pembukaan acara budaya.
Di sisi lain, sejumlah kawasan Kota Padang dilaporkan terdampak tanah amblas dan longsor akibat cuaca ekstrem.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang belum menunjukkan tanda mereda, aktivitas Pemko Padang tampak berjalan seperti hari tanpa bencana.
Dua hari berturut-turut, Wali Kota Fadly Amran menghadiri seminar kepemudaan, pembukaan event internasional, dan kegiatan olahraga. Sementara Wakil Wali Kota Maigus Nasir hadir mewakili dalam perayaan Serak Gulo dan menerima penghargaan bidang pendidikan.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang belum menunjukkan tanda mereda, aktivitas Pemko Padang terkesan berjalan seperti hari tanpa bencana.
Pengamat Sosial dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni mengatakan, kehadiran pemerintah terutama Bupati atau Wali Kota di tengah situasi genting seperti cuaca ekstrem justru semakin menunjukkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat.
"Seperti di Padang ini, Wali Kota itu adalah ikon, simbol adanya seorang pemimpin. Meskipun ketika terjadi bencana, Wali Kota sudah menugaskan jajaran hingga tingkat Lurah, rasanya itu belum cukup, masyarakat ingin Wali Kota-nya hadir dan menyatu dengan para korban terdampak banjir atau tanah amblas ini, agar mereka merasa bahwa mereka memiliki pemimpin," kata Erian Joni kepada Sumbardaily.com, Senin (24/11/2025) malam.
Justru di saat seperti ini, kata Erian Joni, kehadiran Wali Kota sangat ditunggu-tunggu masyarakat, bukan dengan sibuk hadir di berbagai kegiatan seremonial.
"Kegiatan seremonial itu sejatinya bisa diwakilkan kepada jajaran Kepala Dinas dan sebagainya, karena tidak terlalu urgensi rasanya di tengah situasi cuaca ekstrem seperti ini," katanya.
Bahkan, Erian Joni mengaku khawatir jika cuaca ekstrem ini terus berlanjut, maka akan berdampak kepada sektor ekonomi dan perekonomian masyarakat itu sendiri.
"Apakah gara-gara hujan ini banyak masyarakat yang tak bisa beraktivitas, tidak bisa makan, pemerintah apakah tahu? Seharusnya tahu dan berempati akan hal itu," katanya.
Ia menilai, aksi nyata seorang pemimpin itu dilihat dari tindakan konkretnya di lapangan, bukan dari balik podium atau ruangan semata, ataupun dari berbagai baliho yang dipasang.
"Saat ini, masyarakat saya rasa sudah bisa menilai dan melihat, karena jejak digital itu pasti akan terus tertinggal dan tertanam di benak masyarakat. Jika pemimpinnya tak hadir di tengah masyarakat ketika mereka kesusahan, maka itu akan dikenang selamanya oleh mereka. Sudah tak jaman lagi baliho-balihoan, karena yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata dan saat inilah saatnya membuktikan kehadiran pemimpin," katanya.
Mengingat masa jabatan yang belum satu tahun, Erian Joni masih percaya bahwa pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota, Fadly Amran dan Maigus Nasir masih punya banyak waktu untuk membuat kehadiran mereka sebagai pemimpin itu berguna di tengah masyarakat.
"Kita mengapresiasi bagaimana Pak Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir melakukan pembenahan Pasar Raya, namun urusan kebencanaan ini juga tak kalah penting," katanya.
Pasalnya, kata Erian Joni, urusan mitigasi bencana juga menjadi urusan pokok bagi pemerintahan di suatu daerah karena menyangkut keamanan hidup orang banyak.
"Okelah kemarin ini sukses melaksanakan simulasi tsunami dan gempa bumi, namun urusan banjir, tanah amblas dan pohon tumbang ini juga tak kalah serius. Jika Kepala Daerahnya saja tak hadir di tengah masyarakat, maka jangan heran jajaran di bawah hingga tingkat Lurah itu tak tahu juga dengan penderitaan masyarakat. Nah, jika kondisi sudah seperti itu, akhirnya saling menyalahkan, tentu tidak bagus juga," katanya.
Dirinya menyarankan Fadly Amran dan Maigus Nasir agar mengurang-ngurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak memiliki urgensi kuat di tengah situasi bencana.
"Akan lebih elegan dan elok rasanya jika langsung terjun ke lapangan ke tengah masyarakat di tengah cuaca ekstrem, itu akan membuat masyarakat merasa memiliki pemimpin. Jika tidak, maka jangan salahkan jika ada autokritik dari masyarakat yang merasa tak ada memiliki pemimpin, itu harus diterima dan harus segera diperbaiki," katanya.
Erian Joni meminta Fadly-Maigus belajar dari Wali Kota pendahulu seperti Fauzi Bahar yang langsung hadir di tengah masyarakat ketika terjadi peristiwa gempa bumi.
Dalam kurun waktu 22 hingga 24 November 2025, angin kencang, banjir genangan, hingga fenomena tanah amblas dilaporkan terjadi di beberapa kecamatan, mengganggu aktivitas masyarakat dan memerlukan penanganan darurat dari pemerintah daerah.
Bencana Hidrometeorologi
Laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, yang diterima Senin, 24 November 2025 pukul 18.00 WIB, menegaskan bahwa seluruh kejadian tersebut dikategorikan sebagai bencana alam dengan dampak yang berbeda-beda di setiap lokasi.
Peristiwa pertama terjadi pada 22 hingga 23 November 2025 ketika angin kencang menerjang Kota Padang pada rentang waktu pukul 01.45 hingga 09.00 WIB.
Angin dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah pohon tumbang di Kecamatan Koto Tangah, Padang Barat, Pauh, Lubuk Begalung, Kuranji, dan Nanggalo.
Sejumlah akses jalan terhambat dan beberapa rumah warga mengalami kerusakan ringan. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa.
Belum selesai dengan dampak angin kencang, hujan dengan intensitas tinggi kembali melanda sejumlah wilayah sejak Minggu malam hingga Senin dini hari. Pada Senin, 24 November 2025 pukul 04.35 WIB, banjir genangan dilaporkan terjadi di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Nanggalo.
Genangan serupa juga terpantau di kawasan Tabing Banda Gadang, yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir saat curah hujan meningkat.
Tak lama berselang, bencana lainnya kembali muncul. Fenomena tanah amblas akibat gerakan tanah terjadi di dua titik berbeda di Kecamatan Padang Selatan.
Kejadian pertama terjadi di Kelurahan Teluk Bayur pada pukul 07.41 WIB dan disusul insiden serupa di Kelurahan Mata Air pada pukul 14.13 WIB. Pergerakan tanah menyebabkan retakan dan penurunan struktur pada badan jalan serta teras rumah warga.
Meski masuk kategori bencana geologi, fenomena ini diduga kuat dipicu tingginya curah hujan dalam 72 jam terakhir.
BPBD Kota Padang bersama pemerintah daerah bergerak cepat. Evakuasi dilakukan terhadap warga terdampak banjir, sementara material pohon tumbang dibersihkan untuk mengembalikan akses transportasi yang sempat terputus.
Selain itu, BPBD Kota Padang telah berkoordinasi dengan BPBD Sumbar untuk meneruskan laporan teknis kepada Dinas BMCKTR sebagai langkah lanjutan terkait perbaikan infrastruktur terdampak.
Di sejumlah lokasi, masyarakat turut berperan dalam penanganan bencana. Aktivitas gotong royong dilakukan untuk menimbun bagian rumah warga yang amblas dan mengamankan lingkungan agar tetap layak huni sambil menunggu tindak lanjut teknis pemerintah.
Hingga laporan terakhir dirilis, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini.
Namun, kerusakan fisik berupa retakan jalan dan amblasnya teras rumah warga menjadi catatan evaluasi penting bagi pemerintah daerah, khususnya terkait mitigasi risiko di wilayah rawan banjir, abrasi, dan pergerakan tanah.
Cuaca ekstrem yang terjadi di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir menjadi pengingat bahwa adaptasi dan mitigasi bencana harus terus diperkuat.
Selain kesiapsiagaan teknis, kolaborasi masyarakat dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana.
BPBD Sumbar juga mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan pesisir, serta pemukiman yang berada di area perbukitan.
Koordinasi Lintas Instansi
Sejatinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh pemerintah kabupaten, kota dan instansi teknis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Instruksi ini disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 300.2/1301/BPblBD-2025 yang ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy tertanggal 24 November 2025.
Peringatan ini menyusul surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 November 2025 dan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 21 November 2025 terkait potensi meningkatnya curah hujan dan kejadian cuaca ekstrem di wilayah Sumbar pada tanggal 21 hingga 27 November 2025.
BMKG mencatat peningkatan aktivitas Monsun Asia sebagai faktor utama pemicu kondisi cuaca ekstrem tersebut. Angin musiman ini membawa suplai udara lembab dalam jumlah besar dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat.
Ketika massa udara lembap bertemu dengan topografi Bukit Barisan, terjadi pengangkatan udara yang kemudian memicu pembentukan awan hujan intens.
Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan, menjelaskan bahwa fenomena ini tidak berdiri sendiri. Faktor atmosfer skala global turut memperkuat pembentukan sistem cuaca ekstrem.
“Kombinasi Indian Ocean Dipole (IOD) negatif, aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial, dan suhu muka laut yang hangat meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif di Sumbar,” katanya.
Dampaknya, kata Desindra, peluang terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga sambaran petir meningkat signifikan.
Kondisi ini telah terlihat melalui hujan intens yang memicu genangan dan membuat jalan licin di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir.
BMKG menetapkan sejumlah wilayah dengan risiko tertinggi terhadap bencana hidrometeorologi, meliputi Kota Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Solok, Tanah Datar, Dharmasraya, Solok Selatan, serta Limapuluh Kota.
Karakteristik wilayah seperti topografi terjal, aliran sungai yang berhulu di pegunungan, serta wilayah pesisir menjadikan kawasan tersebut lebih rentan terhadap cuaca ekstrem.
Menindaklanjuti peringatan itu, Surat Edaran Pemprov Sumbar menegaskan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari sosialisasi peringatan dini, pembersihan saluran air, naturalisasi sungai, hingga inventarisasi alat penanggulangan bencana.
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan pos siaga di titik rawan dan memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, OPD teknis, serta relawan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan rencana kontinjensi sebagai panduan penanganan apabila bencana terjadi.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat respons layanan publik dan meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.
BMKG mengimbau masyarakat tetap memperbarui informasi prakiraan cuaca, terutama sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas luar ruangan.
Warga yang tinggal di kawasan perbukitan, bantaran sungai, dan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan serta menghindari area rentan saat hujan berdurasi lama.
Informasi resmi cuaca dan peringatan dini dapat diakses melalui akun Instagram @bmkgminangkabau, aplikasi InfoBMKG, atau layanan WhatsApp di nomor yang telah disediakan BMKG Minangkabau. (red)
