Sumbardaily.com, Papua - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi isu All Eyes on Papua yang menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua, khususnya suku Awyu dan Moi, dalam mempertahankan hutan adatnya.
Ma'ruf menyerukan agar pemerintah daerah di Papua melibatkan masyarakat adat, terutama para kepala suku, dalam proses pembangunan di wilayah tersebut.
"Kita ke depan, tentu di dalam pembangunan, harus ada komunikasi antara pemda (pemerintah daerah) dengan kepala-kepala adat dan masyarakat. Sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini," ujarnya saat meninjau Pemukiman Nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (6/6/2024).
Ia menekankan bahwa pelibatan masyarakat adat, terutama para kepala suku, dalam perencanaan pembangunan Papua sangat penting untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan mereka. Pimpinan daerah dan pejabat sementara gubernur dapat mengutamakan hal tersebut.
Terkait gugatan suku Awyu dan Moi yang saat ini telah sampai di tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA), Ma'ruf berharap prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang.
"Tetapi ke depan, kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena mungkin dulu kurang ada komunikasi, kita ke depan harus terkomunikasi dengan baik," katanya.
Untuk diketahui, dalam beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan dengan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat Papua, yaitu suku Awyu dan Moi, untuk mempertahankan hutan adat mereka.
Menggunakan tagar All Eyes on Papua, warganet ramai mendukung agar pemerintah dan juga MA mengeluarkan aturan yang dapat melindungi hutan adat kedua suku adat Papua tersebut.
Sebelumnya, pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan perizinan lingkungan kepada perusahaan sawit di atas hutan adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. (red)
