Sumbardaily.com – Kesiapan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera Barat mulai dipastikan melalui kunjungan kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Peninjauan tersebut difokuskan pada tiga proyek infrastruktur strategis di Kota Padang yang dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan pascabencana.
Kunjungan kerja dipimpin Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, bersama jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Sumatera Barat. Tiga lokasi yang menjadi sasaran peninjauan meliputi rencana pembangunan Jembatan Kalawi Limau Manis, rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago dan Batang Kuranji, serta rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III Aia Dingin.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan rencana pembangunan Jembatan Kalawi Limau Manis. Infrastruktur tersebut dirancang memiliki bentang sepanjang 70 meter menggunakan struktur rangka baja dengan lebar lantai jembatan enam meter.
Rencana pembangunan jembatan itu telah masuk dalam alokasi pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 dengan nilai sebesar Rp31,5 miliar. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan berbagai aspek teknis sehingga proses pembangunan dapat segera dimulai setelah anggaran efektif.
"Usulan pembangunan Jembatan Kalawi Limau Manis telah masuk dalam alokasi pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp31,5 miliar. Saat ini kita memastikan kesiapan lahan sehingga ketika anggaran efektif, pekerjaan dapat segera dilaksanakan," ujar Zigo Rolanda.
Setelah meninjau lokasi jembatan, rombongan melanjutkan kunjungan ke proyek rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago dan Batang Kuranji. Program tersebut direncanakan memasuki tahapan proses lelang pada pertengahan tahun ini.
Nilai anggaran rehabilitasi daerah irigasi tersebut mencapai sekitar Rp175 miliar. Pelaksanaan proyek diharapkan mampu meningkatkan fungsi jaringan irigasi sekaligus memperkuat dukungan terhadap ketahanan pangan di wilayah Kota Padang.
Agenda berikutnya diarahkan ke lokasi rencana pengembangan SPAM Taban III Aia Dingin. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum itu memiliki kapasitas produksi sebesar 200 liter per detik dan saat ini telah memasuki tahapan kontrak pekerjaan.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan memastikan perkembangan awal pelaksanaan proyek, termasuk pematangan akses jalan menuju lokasi pekerjaan. Selain itu, dilakukan pula identifikasi terhadap berbagai persiapan yang masih perlu dipenuhi pemerintah daerah bersama balai teknis terkait agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana.
Pada kesempatan tersebut, Zigo Rolanda menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat sebesar Rp17,8 triliun.
Menurutnya, besarnya dukungan anggaran tersebut harus dibarengi dengan kesiapan perencanaan, kelengkapan data, serta sinergi antarlembaga sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami berharap seluruh proses perencanaan dapat berjalan dengan baik sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dapat diwujudkan menjadi infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat," ungkapnya.
Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Iqra Chissa, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Kepala BWSS V Padang Resky Wahyudi, Kepala BPPW Sumatera Barat Maria Doeni Isa, serta unsur pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan koordinasi antara Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Penguatan sinergi antarlembaga dinilai menjadi langkah penting agar seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Dengan kesiapan lahan, dukungan teknis, serta koordinasi yang terus diperkuat, pembangunan berbagai infrastruktur strategis diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)
