Sumbardaily.com, Padang - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk bertindak tegas terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025.
Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan demi meningkatkan kinerja birokrasi serta efektivitas pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Rachmad dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar di Padang, Selasa (8/7/2025).
Ia menyampaikan apresiasi terhadap OPD yang telah memenuhi atau bahkan melampaui target PAD, namun juga menyoroti tajam beberapa OPD yang realisasinya masih jauh dari ekspektasi.
“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang. Intervensi langsung dan perbaikan kinerja menjadi hal mendesak. Pemko harus serius dalam memaksimalkan digitalisasi untuk meningkatkan pencapaian PAD,” ujar Rachmad, legislator dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur).
Menurut data Laporan Harian Realisasi PAD hingga 8 Juli 2025, Pemko Padang telah mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp445 miliar, atau 49,76 persen dari target tahunan sebesar Rp894,3 miliar. Meski secara agregat menunjukkan tren positif, distribusi capaian antar OPD masih timpang.
Rachmad menilai bahwa masih terdapat OPD yang seharusnya menjadi penyumbang PAD utama, tetapi belum menunjukkan performa maksimal. Ia berharap kinerja dapat dimaksimalkan dalam sisa enam bulan ke depan.
Tiga OPD Jadi Sorotan Utama
Rachmad menyebut tiga OPD yang menjadi perhatian khusus karena belum mencapai 40 persen dari target PAD berdasarkan data per 8 Juli 2025.
Di antaranya, Dinas Perhubungan (Dishub), realisasi PAD Dishub baru mencapai Rp1,25 miliar dari target Rp3,39 miliar, atau sekitar 36,88 persen.
PAD Dishub mayoritas berasal dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, dan layanan mobil derek.
Dinas Perdagangan (Disdag), realisasi PAD hanya Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau 24,43 persen.
Menurut Rachmad, rendahnya capaian ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta layanan penyedotan kakus.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan target yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi DLH baru mencapai Rp14,96 miliar atau 23,27 persen.
PAD DLH bersumber dari retribusi kebersihan, persampahan, dan kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM.
“Ini harus menjadi perhatian serius. OPD seperti DLH yang punya target besar tidak boleh dibiarkan tertinggal. Wali Kota harus memberi perhatian dan melakukan pembinaan secara langsung,” tegas Rachmad.
Meski terdapat OPD yang belum maksimal, Rachmad juga mengapresiasi beberapa instansi yang berhasil mencapai atau melampaui target.
Salah satunya adalah Dinas Pariwisata (Dispar) yang berhasil mengumpulkan Rp495 juta dari target Rp400 juta atau 123,75 persen.
Kemudian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga menunjukkan performa tinggi dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
“Kinerja seperti ini patut dijadikan contoh. Ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan optimalisasi digitalisasi, target PAD bisa dicapai bahkan dilampaui,” kata Rachmad.
Dorongan untuk Digitalisasi PAD
Dalam pandangan Komisi II DPRD Kota Padang, digitalisasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan pelaporan PAD.
Rachmad menekankan pentingnya transformasi digital di seluruh OPD, mulai dari sistem layanan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Ini adalah langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.
Dengan evaluasi menyeluruh yang tengah berjalan, DPRD berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja dalam semester kedua 2025.
Keberhasilan PAD diyakini akan berdampak langsung pada kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Padang. (adl)
