Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai membangun ekosistem data dari tingkat paling dasar melalui Program Kelurahan Cinta Statistik.
Inisiatif ini menandai langkah awal Pemko Padang dalam menempatkan kualitas data ekonomi sebagai instrumen kunci perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis fakta.
Komitmen tersebut tercermin dari dukungan penuh yang diberikan Pemko Padang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 serta sejumlah program strategis statistik lainnya.
Dukungan itu disampaikan langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima audiensi Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga statistik dalam memastikan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Fadly Amran, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kekuatan data statistik.
Ia menilai, kebijakan publik yang efektif hanya bisa lahir dari basis data yang komprehensif dan mencerminkan kondisi riil masyarakat, khususnya di sektor ekonomi.
“Pemko Padang siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan BPS sangat krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga aparatur di tingkat kelurahan, untuk terlibat aktif dalam mendukung sosialisasi serta kelancaran sensus di lapangan.
"Keterlibatan ini dinilai penting agar proses pendataan dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kota Padang," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda pendataan nasional yang dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-undang (UU) nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Kegiatan ini menjadi instrumen utama negara dalam memotret struktur dan dinamika ekonomi secara menyeluruh.
“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan mendata secara menyeluruh seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga usaha besar. Untuk Kota Padang, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026,” katanya.
Hasil Sensus Ekonomi, kata Dessi, akan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sektor usaha dan penciptaan iklim ekonomi yang berkelanjutan.
Tidak hanya fokus pada Sensus Ekonomi, BPS Kota Padang juga mendorong penguatan tata kelola data di tingkat kelurahan melalui Program Pembinaan Statistik Kelurahan atau Kelurahan Cinta Statistik.
"Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan data sektoral yang akurat dan terintegrasi," katanya.
Pada tahap awal pelaksanaannya di tahun 2026, program Kelurahan Cinta Statistik akan difokuskan pada tiga kelurahan percontohan di Kota Padang.
Kelurahan-kelurahan ini diharapkan menjadi model dalam pengelolaan data statistik wilayah yang lebih mandiri dan berkualitas.
“Program ini bertujuan mendorong kelurahan agar lebih mandiri, akurat, dan terintegrasi dalam pengelolaan data statistik wilayah,” katanya.
Dessi juga mengungkapkan bahwa saat ini BPS Kota Padang telah memasuki fase sosialisasi intensif. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar bersedia memberikan data yang valid dan lengkap selama proses sensus berlangsung.
“Kami mengapresiasi dukungan dan komitmen Pemko Padang terhadap seluruh program BPS. Sinergi ini menjadi modal penting, karena dengan data ekonomi yang kuat dan berkualitas, pembangunan Kota Padang dapat lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (red)
