Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya menjaga keberadaan jembatan dan jalur kereta api di kawasan Lembah Anai sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah daerah. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memastikan bahwa tidak ada rencana pembongkaran jembatan kereta api tersebut, sebagaimana isu yang sempat berkembang di ruang publik.
Penegasan ini disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage yang concern terhadap pelestarian situs-situs bersejarah di Sumbar. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Istana Gubernur Sumbar, Selasa (30/12/2025), dan turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal Arifin.
“Dapat saya pastikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi mengaku terkejut dengan munculnya isu pembongkaran jembatan dan jalur kereta api Lembah Anai yang berkembang tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ia menilai, informasi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya komunitas pelestarian sejarah dan budaya.
“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur. Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, kesalahpahaman tersebut dipicu oleh adanya surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar dan ditanggapi tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menilai proses komunikasi yang tidak berjalan baik berpotensi menimbulkan tafsir keliru terhadap kebijakan negara.
“Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” katanya.
Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya ia telah melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa jalur dan jembatan kereta api Lembah Anai tidak akan dibongkar, melainkan dikaji secara komprehensif untuk memastikan kelestarian serta pemanfaatannya ke depan.
“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kita rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar. Menurut Mahyeldi, kebijakan tersebut merupakan kekeliruan yang tidak boleh terulang. Oleh karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Mahyeldi menambahkan, setelah dilakukan koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal terkait, persoalan surat yang menimbulkan polemik tersebut telah dikoreksi. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif menyuarakan kepedulian terhadap pelestarian aset bersejarah.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini serta menyampaikan informasi kepada kami. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman ini bisa segera diluruskan,” ucapnya.
Sementara itu, arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir, menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga keberadaan jalur dan rel kereta api yang dinilai terus berkurang dari waktu ke waktu.
Yulsi juga menekankan pentingnya kajian teknis terhadap perubahan struktur sejumlah jembatan kereta api di kawasan cagar budaya, termasuk di Lembah Anai, agar pelestarian dilakukan tanpa menghilangkan nilai historisnya.
Hal senada disampaikan Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api. Ia menyebutkan bahwa masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian tinggi terhadap aset perkeretaapian, meskipun jalur tersebut belum aktif digunakan.
Menurut Nando, minimnya penjagaan dan penindakan membuat aset jalur kereta api rawan rusak dan hilang. Ia berharap aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian warisan budaya. (red)
