Sumbardaily.com – Dampak perubahan iklim semakin dirasakan di berbagai daerah dan mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian serta kehutanan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengancam produktivitas lahan, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diantisipasi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand), Yulinda, Ph.D., menilai penguatan Hutan Nagari dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain menjaga fungsi ekologis, kawasan hutan yang dikelola masyarakat juga memiliki potensi ekonomi melalui skema perdagangan karbon yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.
Menurut Yulinda, berbagai dampak perubahan iklim kini semakin nyata terlihat. Peningkatan suhu udara, perubahan pola curah hujan, musim kemarau yang berlangsung lebih lama, hingga meningkatnya intensitas cuaca ekstrem telah memengaruhi produktivitas lahan pertanian sekaligus meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi.
"Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan. Banjir, tanah longsor, hingga ketidakpastian musim tanam semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya pada Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membutuhkan langkah nyata yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Salah satu kawasan yang dinilai memiliki peluang besar adalah Nagari Salibutan di Kabupaten Padang Pariaman.
Yulinda menyebut Nagari Salibutan memiliki modal penting berupa Hutan Nagari dan sistem Parak yang hingga kini masih terjaga. Keberadaan kedua sistem tersebut dinilai mampu menyerap serta menyimpan karbon dalam jumlah besar, sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut.
Menurutnya, fungsi hutan saat ini tidak hanya sebatas menjaga lingkungan. Kawasan hutan juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon trade) yang memberikan penghargaan kepada masyarakat atas upaya menjaga kelestarian hutan tanpa harus mengeksploitasi sumber daya yang ada.
"Selama ini masyarakat memperoleh penghasilan dari pertanian, Parak, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu, pinang, asam kandis, serta rempah-rempah. Perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga hutan," jelasnya.
Yulinda menilai skema ekonomi karbon tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat. Dana yang dihasilkan juga berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi di tingkat nagari.
Ia mengatakan pendapatan dari perdagangan karbon dapat digunakan untuk mendukung pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), memperkuat usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, mendorong pengembangan ekowisata, hingga menciptakan peluang usaha baru yang berdampak pada bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Meski memiliki prospek yang menjanjikan, Yulinda mengingatkan bahwa implementasi perdagangan karbon memerlukan kesiapan dari masyarakat maupun kelembagaan lokal agar dapat berjalan secara optimal.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengukuran stok karbon, pemetaan partisipatif, serta penyusunan regulasi nagari. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola hutan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Selain itu, keberhasilan pengembangan perdagangan karbon juga membutuhkan sinergi berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), kalangan akademisi, serta para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
Yulinda menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak semata-mata berbicara mengenai nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang telah menjaga kelestarian hutan selama ini.
"Perdagangan karbon bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menjaga hutan. Jika dikelola dengan baik, Hutan Nagari Salibutan dapat menjadi model pengelolaan karbon berbasis komunitas yang mampu menghubungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Yulinda.
Melalui pengelolaan Hutan Nagari yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan didukung penerapan perdagangan karbon, diharapkan upaya menghadapi perubahan iklim dapat berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
