Sumbardaily.com, Padang – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) yang tercatat 3,36 persen pada 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kembali memunculkan kekhawatiran mengenai daya dorong pembangunan daerah. Meski berada di level positif, angka tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof Elfindri, capaian itu justru mencerminkan persoalan struktural yang selama ini tidak tertangani dengan baik.
Menurutnya, perlambatan ekonomi Sumbar tidak sekadar menggambarkan kinerja tahunan yang melemah, tetapi sinyal semakin dalamnya masalah yang menumpuk dalam sektor infrastruktur, industri, investasi, hingga aktivitas ekonomi informal. Seluruhnya berkelindan dan menurunkan produktivitas daerah, sementara provinsi lain di Sumatera mulai berlari lebih cepat.
Infrastruktur Macet, Ekonomi Melamban
Elfindri menilai pelemahan pertumbuhan ekonomi salah satunya dipicu terhentinya sejumlah proyek fisik yang selama ini menjadi penggerak arus barang dan jasa. Pemangkasan anggaran rutin dari pemerintah pusat pada kuartal ketiga membuat proyek strategis yang sebelumnya menopang aktivitas ekonomi masyarakat kini tak menunjukkan perkembangan berarti.
Ia menyebut Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang hanya rampung sebagian, rehabilitasi Jalan Batang Anai yang telah selesai tetapi tak diikuti pengerjaan lanjutan, serta proyek jalan trans Kabupaten Solok–Pesisir Selatan yang juga mandek. Semua ini menjadi indikator bahwa mesin fiskal daerah kehilangan tenaga untuk mendorong pembangunan.
“Pengurangan anggaran dari pusat terasa sangat kuat. Proyek fisik yang tahun lalu masih bisa menggerakkan ekonomi, kini berhenti,” ujarnya.
Elfindri menegaskan, tanpa kejelasan lanjutan pembangunan infrastruktur, Sumbar akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Konektivitas jalan dinilai sebagai fondasi yang menentukan kecepatan distribusi dan kemampuan daerah menarik investasi baru.
Industri Tidak Kompetitif, Kinerja Menurun
Selain infrastruktur, sektor industri juga menunjukkan gejala penurunan. Ia menyoroti kinerja PT Semen Padang sebagai industri strategis daerah yang dinilai makin sulit bersaing dan minim inovasi hilir. Menurutnya, industri turunan yang semestinya berkembang tidak kunjung terwujud, sementara muncul gagasan menjadikan pabrik tersebut sebagai heritage.
“Industri turunan semen tak pernah muncul. Yang muncul malah usulan menjadikan Semen Padang sebagai objek warisan. Celananya sobek, tapi yang dijahit justru pisaknya,” sebutnya.
Elfindri menegaskan kelesuan industri ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tanpa sektor industri yang kuat, Sumbar hanya mengandalkan sektor primer yang volatil dan tidak memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian.
Ekonomi Tak Tercatat Membesar, Menggerus Produktivitas
Fenomena lain yang menjadi sorotan adalah berkembangnya aktivitas ekonomi tak tercatat (unofficial economy) seperti peredaran emas ilegal, judi online, narkoba, serta tingginya konsumsi rokok. Menurut Elfindri, aktivitas semacam ini menyedot sumber daya masyarakat yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan produktif.
“Potensi dana masyarakat menguap ke aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Ini kontraksi yang tidak tercermin di data BPS, tetapi dampaknya sangat terasa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa masalah ini bukan hanya terkait moral atau hukum, tetapi secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat berinvestasi dalam pendidikan, usaha, dan peningkatan kualitas hidup.
Pertanian Stagnan, Peluang Besar Tak Terserap
Sektor pertanian yang selama ini menyumbang 21 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar juga disebut stagnan. Padahal, terdapat potensi besar di komoditas kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Menurut Elfindri, tawaran Menteri Pertanian untuk membuka 20.000 hektare kebun kopi dan program peremajaan kelapa belum mendapat respons memadai dari daerah.
“Tawaran peluang itu seperti hilang begitu saja, tidak ada tindak lanjut nyata,” katanya.
Padahal, sektor pertanian dan perkebunan dapat menjadi penyangga utama perekonomian jika diintegrasikan dengan industri pengolahan dan rantai pasok yang kuat.
Kunjungan Pariwisata Menurun, Efek Fiskal Nasional Terasa
Penurunan ekonomi Sumbar juga terlihat dari melemahnya sektor pariwisata, khususnya kunjungan untuk seminar, pertemuan organisasi profesi, dan event nasional yang sebelumnya menjadi pasar kuat Sumbar. Dampaknya terasa besar karena sektor ini berkaitan langsung dengan UMKM, akomodasi, hingga transportasi lokal.
Elfindri menambahkan, kebijakan fiskal nasional memberi dampak signifikan pada Sumbar, sementara stimulus jangka pendek seperti kebijakan Purbaya belum memberikan efek nyata dan bahkan berpotensi menimbulkan distorsi baru.
Rekomendasi: Bangkit Lewat Infrastruktur dan Industri Lokal
Melihat berbagai indikator tersebut, Elfindri menilai Sumbar tidak memiliki pilihan selain bergerak cepat. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan penyelesaian proyek infrastruktur strategis seperti kelanjutan pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Pekanbaru, flyover Sitinjau Lauik, serta proyek konektivitas lintas kabupaten.
“Infrastruktur adalah darah pembangunan. Tanpa itu, pergerakan ekonomi tetap lambat,” tegasnya.
Selain itu, ia merekomendasikan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal seperti industri turunan semen, pengolahan minyak sawit dan oleochemical, serta realisasi tambang dolomit, emas, dan mineral lainnya. Di sektor kelautan dan agro-marine, Sumbar dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan tambak udang, budidaya ikan kerapu, serta penguatan industri pakan ternak.
Ia juga mendorong penguatan sektor peternakan, terutama sapi dan ayam, untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kolaborasi Ranah–Rantau dan Eksekusi Kebijakan
Di luar sektor formal, Elfindri menilai keterlibatan perantau sangat penting untuk membangun skema bisnis-ke-bisnis antara pelaku usaha di daerah dan perantau di luar Sumbar. Skema ini juga dapat diperluas untuk mendukung UMKM dan kegiatan sosial produktif.
Selain itu, ia menilai skema wakaf produktif dan bisnis syariah seharusnya menjadi instrumen ekonomi penting, tetapi hingga kini hanya berhenti sebagai wacana. “Tanpa eksekutor, semuanya hanya konsep,” katanya.
Elfindri menegaskan bahwa situasi saat ini menuntut gubernur dan seluruh bupati/wali kota untuk duduk bersama menyusun langkah konkret dan terukur guna menggerakkan kembali perekonomian daerah.
“Targetkan kepastian minggu demi minggu, bulan demi bulan. Jika tidak, Sumbar akan terus tertinggal,” pungkasnya. (red)
