Sumbardaily.com – Penundaan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin, berpotensi meningkatkan biaya proyek sekaligus mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kejati Sumbar Muhibuddin dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya percepatan pembangunan ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia meminta seluruh pihak memberikan dukungan penuh agar proyek tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut.
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumbar secara luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Oleh karena itu, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Mahyeldi mengakui setiap proyek memiliki tantangan, namun ia optimistis persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama lintas sektor.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa percepatan pembangunan tol ini akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumbar Muhibuddin menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan dalam kerja nyata dan tidak boleh terhambat oleh ego sektoral.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proyek tetap berjalan sesuai prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, Muhibuddin menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif berkomunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan menjelaskan bahwa proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.
Ia menyebutkan beberapa ruas seperti Pekanbaru–Bangkinang telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyusunan dokumen dan peninjauan desain.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya melalui tahapan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (Amdal), hingga pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi hal krusial. Ia mengingatkan bahwa setiap penundaan akan berdampak langsung pada peningkatan biaya serta berkurangnya manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diminta segera menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas agar proyek dapat diselesaikan sesuai target.
Dengan penguatan koordinasi antara Pemprov Sumbar, Kejati, Kementerian PUPR, dan PT Hutama Karya, percepatan pembangunan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin, diharapkan dapat segera direalisasikan guna menghindari kerugian lebih besar dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secepatnya. (*)
