Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) melalui penguatan regulasi, perlindungan hak anak, serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Nota Jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra pada rapat paripurna DPRD, Jumat (29/5/2026), di Ruang Rapat DPRD.
Dalam penyampaiannya, Allex menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan, saran, dan tanggapan terhadap ranperda tersebut. Menurutnya, seluruh pandangan yang disampaikan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan Kota Layak Anak di Padang Panjang benar-benar mampu menjawab kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi anak.
“Ranperda ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak,” ujar Allex.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Pemko Padang Panjang menegaskan bahwa implementasi Kota Layak Anak tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi akan diwujudkan secara nyata melalui sinergi lintas perangkat daerah hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pemerintah daerah juga terus memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan bagi korban, serta pemenuhan hak-hak dasar anak secara inklusif.
Selain itu, keberhasilan program Kota Layak Anak dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Pemko menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, dan berbagai lembaga terkait.
“Keberhasilan KLA membutuhkan dukungan bersama, termasuk penguatan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PBB-PKS, pemerintah daerah menyebut perlindungan anak di era digital menjadi perhatian serius. Langkah yang dilakukan antara lain melalui penguatan literasi digital, sosialisasi penggunaan internet yang aman, serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak.
Pemko juga terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak. Di saat yang sama, keterlibatan keluarga, tokoh agama, niniak mamak, dan masyarakat terus didorong untuk memperkuat pendidikan karakter anak.
Terhadap pandangan Fraksi PAN, pemerintah menegaskan pentingnya pengawasan dan implementasi yang efektif dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas pola asuh keluarga, serta perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus, anak korban kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum melalui layanan yang inklusif dan tanpa diskriminasi.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, Pemko menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Kota Layak Anak akan diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan daerah melalui lima klaster utama hak anak.
Pemerintah juga terus memperkuat layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mengembangkan program parenting dan ketahanan keluarga, serta mendorong keterlibatan Forum Anak dalam proses pembangunan daerah maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Adapun kepada Fraksi Nasdem, Pemko menyampaikan bahwa upaya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, serta dampak negatif media sosial terus diperkuat melalui UPTD PPA dan Tim Relawan SAPA yang tersedia di setiap kelurahan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen mengembangkan berbagai fasilitas pendukung tumbuh kembang anak, seperti ruang bermain ramah anak, pojok baca, dan sarana edukatif lainnya. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi yang sehat, kreatif, produktif, dan berdaya saing.
Pada akhir penyampaian nota jawaban, Pemko Padang Panjang berharap seluruh penjelasan yang telah diberikan dapat menjawab harapan fraksi-fraksi DPRD terhadap substansi ranperda tersebut. Jika masih terdapat hal-hal yang perlu didalami, pembahasan akan dilanjutkan pada rapat kerja berikutnya guna menyempurnakan Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Nur Afni Fitri menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. (*)
