Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Payakumbuh bersama DPRD tengah membahas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang dinilai strategis bagi arah pembangunan daerah.
Ketiga regulasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh peningkatan pelayanan publik, penguatan identitas budaya, hingga tata kelola perusahaan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, saat membacakan jawaban Wali Kota Payakumbuh terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (17/6/2026).
Tiga ranperda yang sedang dibahas meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Mars Payakumbuh, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
Menurut Elzadaswarman, proses pembahasan ranperda menjadi momentum penting dalam menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah.
"Pandangan umum yang disampaikan tersebut merupakan masukan, saran, dan kritikan yang sifatnya membangun serta menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk penyempurnaan tiga ranperda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ke depan dengan lebih baik bersama-sama dengan DPRD Kota Payakumbuh," katanya.
Salah satu ranperda yang menjadi perhatian adalah perubahan regulasi terkait Perumda Air Minum Tirta Sago. Pemerintah daerah menilai penyesuaian aturan diperlukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih efektif dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik.
Pemko Payakumbuh juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan air bersih melalui pengembangan sumber air baku, pemeliharaan jaringan distribusi, serta optimalisasi operasional perusahaan daerah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
"Pemko Payakumbuh akan melakukan pengawasan yang efektif melalui Dewan Pengawas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengawal dan meningkatkan kinerja perusahaan," ucapnya.
Selain aspek pelayanan publik, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada penguatan identitas daerah melalui Ranperda tentang Mars Payakumbuh. Regulasi ini disusun sebagai upaya membangun rasa memiliki masyarakat terhadap daerah sekaligus memperkuat karakter budaya Kota Payakumbuh.
Penyusunan ranperda tersebut disebut telah melalui berbagai forum diskusi dan konsultasi dengan melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, LKAAM, Bundo Kanduang, tokoh seni, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Ranperda tentang Mars Payakumbuh merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas budaya, menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah, serta membangun semangat kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, dan berbudaya," ujar Elzadaswarman.
Dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemko Payakumbuh untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Menurut dia, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi dari fraksi-fraksi atas pencapaian opini WTP untuk yang kedua belas kali yang diraih oleh Pemko Payakumbuh, yang merupakan upaya kita bersama seluruh komponen penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh," ujarnya.
Elzadaswarman menegaskan, seluruh tahapan pembahasan tiga ranperda akan terus dilakukan secara terbuka dan konstruktif bersama DPRD agar regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Menurutnya, regulasi yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat identitas daerah, menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih yang berkualitas.
"Kami meyakini sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan menjadi kekuatan utama dalam melahirkan kebijakan yang mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh," pungkasnya. (*)
