Sumbardaily.com - Payakumbuh mulai menyiapkan arah pembangunan tahun depan dengan memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp821,58 miliar. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, memperbaiki pelayanan publik, hingga mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 itu telah diajukan Pemerintah Kota Payakumbuh kepada DPRD Kota Payakumbuh dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (27/7/2026).
Penyampaian rancangan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman yang mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta. Dalam dokumen tersebut, pemerintah memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp821.586.485.246 sebagai instrumen untuk memperkuat transformasi sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkokoh pelayanan kepada masyarakat.
Elzadaswarman menjelaskan Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan Kota Payakumbuh. Menurutnya, tahun tersebut merupakan fase penguatan transformasi pembangunan agar daerah semakin maju, inklusif, memiliki daya saing, serta ketahanan ekonomi dan sosial yang lebih baik.
"Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun yang memiliki arti dalam perjalanan pembangunan Kota Payakumbuh. Tahun ini menjadi fase penguatan transformasi pembangunan menuju masyarakat yang semakin maju, inklusif, berdaya saing, serta memiliki ketahanan ekonomi dan sosial yang lebih kuat," katanya.
Ia menyebutkan penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan anggaran semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai perkembangan strategis yang terjadi. Mulai dari dinamika ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, percepatan digitalisasi, hingga tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran.
"Setiap kebijakan anggaran yang kita rumuskan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah," ujarnya.
Pemerintah Kota Payakumbuh juga menyelaraskan arah kebijakan APBD 2027 dengan kebijakan fiskal nasional. Tema pembangunan yang diusung ialah "Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Pemberdayaan, Kualitas Sumber Daya Manusia serta Kualitas Layanan Publik."
Tema tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program prioritas pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, penguatan daya saing ekonomi kreatif, hingga percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Elzadaswarman menegaskan APBD memiliki fungsi yang jauh lebih besar dibanding sekadar dokumen pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, anggaran harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan sosial, memperluas kesempatan berusaha, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata," katanya.
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan lima prioritas pembangunan pada 2027. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis produk unggulan dan inovasi, tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel, penguatan kehidupan sosial budaya yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, serta pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
Selain menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga memasang sejumlah target indikator makro sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Target tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,12 persen, tingkat kemiskinan 4,17 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,52 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,50, dan rasio gini sebesar 0,270.
"Target tersebut disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, kapasitas fiskal daerah, potensi ekonomi lokal, serta sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029," ujar Elzadaswarman.
Pada sisi pendapatan daerah, pemerintah berencana meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut akan didukung pembaruan basis data objek maupun subjek pajak, digitalisasi layanan perpajakan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan.
Sementara itu, kebijakan belanja daerah akan tetap mengacu pada prinsip Money Follows Program, Money Follows Outcome, dan Value for Money. Pendekatan tersebut diterapkan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Kami berkomitmen membangun sistem penganggaran yang tidak hanya berorientasi pada besaran belanja, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp821,58 miliar, pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM dan investasi, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berbasis digital, serta peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan.
Di akhir penyampaiannya, Elzadaswarman berharap proses pembahasan bersama DPRD Kota Payakumbuh dapat berjalan secara efektif dan konstruktif. Hasil pembahasan itu diharapkan melahirkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027.
"Kami berharap pembahasan dapat berlangsung secara efektif, objektif, dan dalam semangat kemitraan sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang menjadi landasan penyusunan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 demi terwujudnya pembangunan yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)
