Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berencana melakukan perubahan dalam sistem pengelolaan sampah dengan mengalihkan tanggung jawab pengelolaannya kepada masing-masing kecamatan.
Langkah tersebut akan diawali dengan pengkajian ulang terhadap sistem yang selama ini diterapkan, termasuk meninjau regulasi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
Rencana itu disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas saat memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (6/7/2026).
Menurut Khairunas, upaya memperbaiki tata kelola sampah menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kebersihan lingkungan harus menjadi budaya yang kita jaga bersama. Ke depan, tanggung jawab menjaga kebersihan akan kita berikan kepada masing-masing kecamatan agar lingkungan tetap bersih, tertata, dan nyaman," kata Khairunas.
Gagasan tersebut muncul setelah dirinya melakukan kunjungan ke Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada pekan lalu.
Dalam kunjungan itu, Khairunas menilai sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan hingga tingkat kecamatan. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan peninjauan terhadap sejumlah aturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan apabila sistem baru nantinya diterapkan.
"Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan," imbuhnya.
Selain menyinggung rencana pembenahan sistem pengelolaan sampah, Khairunas juga menyampaikan kondisi keuangan daerah yang menurutnya masih berada dalam kondisi stabil. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang jelas.
Bupati menegaskan seluruh program pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa dukungan anggaran maupun perencanaan yang matang. Menurutnya, setiap program pemerintah harus berjalan sesuai ketentuan agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan terarah. (*)
