Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyiapkan kawasan Golden Arm di Kecamatan Sangir sebagai pusat pertumbuhan baru yang akan mengintegrasikan kawasan permukiman dan layanan publik dalam satu wilayah pengembangan.
Kawasan yang berada di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Golden Arm seluas 250 hektar itu diproyeksikan menjadi kota baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rencana pengembangan tersebut disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas saat memimpin Apel Gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (8/6/2026).
Dalam konsep yang tengah disiapkan pemerintah daerah, pembangunan tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga menghadirkan berbagai fasilitas publik strategis. Salah satu proyek yang akan dibangun di kawasan tersebut adalah Sekolah Rakyat, program nasional yang direncanakan berdiri di lokasi yang sama.
Khairunas menjelaskan, dari total lahan seluas 250 hektar yang tersedia, sekitar 60 hektar akan dialokasikan untuk pembangunan kawasan perumahan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang hingga kini belum memiliki rumah.
"Kita siapkan Golden Arm menjadi kota baru. Dari total lahan 250 hektar yang tersedia, sekitar 60 hektar akan dimanfaatkan untuk kawasan perumahan. Ini menjadi peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk ASN yang belum memiliki rumah," ujar Khairunas.
Selain pengembangan kawasan hunian, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang mendapat dukungan anggaran sekitar Rp250 miliar dari pemerintah pusat. Menurut rencana, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun depan.
Dalam arahannya, Khairunas menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan daerah, termasuk pengembangan Golden Arm, harus didukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data terintegrasi. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menggunakan basis data yang sama dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Perangkat daerah yang dimaksud meliputi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah nagari. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi faktor penting agar seluruh bantuan maupun program pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Ia menambahkan, data yang digunakan harus berasal dari tingkat nagari sehingga mencerminkan kondisi riil masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pendataan melalui dasawisma, jorong, dan nagari perlu terus diperkuat.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya mewujudkan program "Solok Selatan Satu Data" yang diharapkan mampu menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Khairunas juga mengingatkan seluruh ASN agar lebih responsif terhadap pelaksanaan tugas serta perkembangan berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Dengan dukungan sinergi antarinstansi dan ketersediaan data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan optimistis berbagai program strategis daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (*)
