Sumbardaily.com - Bagi seorang aparatur sipil negara (ASN), gaji merupakan hak yang diterima setelah menjalankan kewajiban. Namun, Bupati Solok Selatan H. Khairunas mengingatkan agar hubungan antara hak dan kewajiban tersebut tidak dipisahkan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Pesan itu disampaikan Khairunas saat memimpin Apel Senin di halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (07/09/2026). Di hadapan aparatur, ia menyoroti kedisiplinan, profesionalitas, hak kepegawaian berupa gaji, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Khairunas secara khusus mengingatkan seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu, agar memahami tanggung jawab yang melekat pada status sebagai ASN.
“Gaji adalah hak yang diterima setelah kita melaksanakan kewajiban. Karena itu, jangan sampai hak kita tuntut, tetapi kewajiban dan tanggung jawab kita abaikan,” tegas Khairunas dalam arahannya.
Menurut Khairunas, persoalan disiplin tidak dapat hanya diukur dari kehadiran pegawai saat apel atau ketepatan waktu datang ke kantor. Disiplin juga harus terlihat ketika seorang aparatur menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Kepatuhan terhadap aturan, penyelesaian pekerjaan, tanggung jawab terhadap tugas, hingga kesungguhan memberikan pelayanan publik disebut menjadi bagian dari disiplin. Karena itu, seorang pegawai tidak cukup hanya hadir secara fisik di tempat kerja.
Pesan tersebut juga menyasar PPPK yang memiliki status berbeda, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Khairunas meminta perubahan status kepegawaian tidak membuat semangat bekerja berkurang.
Bagi PPPK paruh waktu, status tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi profesionalitas. Begitu pula dengan PPPK penuh waktu yang tetap diminta menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Khairunas menegaskan bahwa status kepegawaian bukan hal utama yang menjadi ukuran dalam melihat kinerja seorang aparatur. Yang lebih penting adalah bagaimana tugas tersebut dijalankan.
“Yang kita lihat bukan hanya statusnya, tetapi bagaimana kinerjanya. Semua memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas masing-masing,” ujarnya.
Pesan itu menempatkan kinerja sebagai bagian penting dari tanggung jawab setiap aparatur. Perbedaan status kepegawaian tidak menghilangkan kewajiban untuk bekerja sesuai tugas masing-masing.
Di sisi lain, Khairunas juga meminta pimpinan perangkat daerah mengambil peran dalam memastikan aparatur di lingkungan kerjanya memahami tugas dan target yang harus dicapai.
Pimpinan perangkat daerah diminta melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan dan kinerja pegawai. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Bagi pemerintah daerah, kedisiplinan aparatur berkaitan dengan bagaimana pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat dijalankan. Karena itu, Khairunas meminta aparatur tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab melalui pekerjaan.
Dalam arahannya, Khairunas kembali menekankan pentingnya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dijalankan. Gaji merupakan hak pegawai, sementara menjalankan tugas, menaati aturan, menjaga disiplin, dan memberikan pelayanan menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai aparatur.
Pesan tersebut menjadi penekanan Khairunas dalam Apel Senin. Ia meminta seluruh aparatur, termasuk PPPK paruh waktu dan penuh waktu, tetap menunjukkan profesionalitas dan kinerja sesuai tugas yang diberikan.
Bupati Solok Selatan H. Khairunas menegaskan pentingnya kedisiplinan dan profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. (*)
